[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb8457cc-3f4e-424b-820c-0caf50ff4d13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2018 tentang PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN - PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI - DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2018/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Sungai Penuh dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancer perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah;\r\nBerdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2008\r\ntentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tingkat kota dikoordinasi oleh Walikota, dan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2012; \n Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, meliputi: Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah; Transportasi Jemaah Haji Daerah; Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. \n tata cara pembentukan PPIHD; persyaratan dan tata cara penunjukan Petugas Haji Daerah; mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi; biaya transportasi dan biaya operasional, diatur dengan Peraturan Walikota \n 6 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji di Kota Sungai Penuh agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tingkat kota dikoordinasi oleh Walikota, dan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD), melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait, serta memfasilitasi transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi (antara) Jambi dan dari Debarkasi (antara) Jambi ke Daerah.
PPIHD bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah, serta menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
Walikota mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Indonesia, Tim Pembimbing Ibadah Haji, dan Tim Kesehatan Haji Indonesia. Petugas Haji Daerah terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan/atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
Biaya Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi (antara) Jambi dan dari Debarkasi (antara) Jambi ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SUNGAI PENUH
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 15 OF 2018
ABOUT
HAJJ PILGRIMAGE ORGANIZATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the guidance, service and protection for Hajj pilgrims so that the implementation of the Hajj pilgrimage in Sungai Penuh City can run safely, comfortably, orderly and smoothly, it is necessary to regulate the implementation of the Hajj pilgrimage in the region;
that based on the provisions in Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage as amended by Law Number 34 of 2009 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2009 concerning Amendments to Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage into Law, it is stated that the implementation of the Hajj pilgrimage at

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb8457cc-3f4e-424b-820c-0caf50ff4d13","actionData","errors"]