[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb7f2409-c420-4a18-8eda-373ecefc53f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-10","effective_date","2025-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PELAKSANAAN - PEMANFAATAN - BARANG MILIK NEGARa - KEMENTERIAN PERTAHANAN - TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 1, BN 2025 (120): 17 hlm; jdih.kemhan.go.id
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk terselenggaranya pemanfaatan barang milik negara yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang efisien dan efektif, perlu optimalisasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Untuk optimalisasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara. pengaturan mengenai pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 28 Tahun 2020, Perpres No. 94 Tahun 2002, PMK No. 115/PMK.06/2020, dan Permenhan No. 1 Tahun 2024. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan pelaksanaan sewa barang, pinjam pakai barang, dan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan ini membahas pula Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/ atau bangunan. Pelaksanaan pemanfaatan sewa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini yaitu mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kemhan TNI, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI dan/atau mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014, dan Permenhan No. 62 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 17 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 17) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia\n2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia\n3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar lebih tertib, terarah, adil, dan akuntabel. Kebijakan ini mengatur tata cara pemanfaatan BMN, termasuk tanah dan bangunan, melalui berbagai mekanisme seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Menteri Pertahanan memiliki kewenangan utama dalam pemanfaatan BMN, namun dapat melimpahkan sebagian kewenangan tersebut kepada pejabat lain di lingkungan Kemhan dan TNI. Pemanfaatan BMN harus mempertimbangkan optimalisasi penggunaan, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, dan pencegahan penggunaan ilegal oleh pihak lain.

","transitional_provisions","1. Pemanfaatan BMN yang masih dalam proses permohonan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.\n2. Pemanfaatan BMN yang telah ditanda tangani dalam perjanjian dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhan No. 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177723/permenhan-no-62-tahun-2014","cf9797c5-f976-4aec-aca2-b8af48773aeb",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenhan No. 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177707/permenhan-no-47-tahun-2014","277d604b-11b2-4387-8748-d283ff1b2cbb",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Permenhan No. 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177704/permenhan-no-45-tahun-2014","2d8d508c-80ac-40fe-a8b9-103f3f422878","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTRY OF DEFENSE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE UTILIZATION OF STATE-OWNED ASSETS
WITHIN THE MINISTRY OF DEFENSE AND
THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize the utilization of state-owned assets in an orderly, directed, fair, and accountable manner in order to realize efficient and effective management of state-owned assets, it is necessary to optimize the management of state-owned assets within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces;
that for the optimization of state-owned assets management within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces, guidelines are needed in the implementation of the utilization

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb7f2409-c420-4a18-8eda-373ecefc53f5","actionData","errors"]