[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb782fa6-7afc-442c-9da4-93e0a75acea6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2007 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 4 Tahun 2007","number","4","year","2007","published_date","2007-04-16","effective_date","2007-04-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN - PERMUSYAWARATAN - DESA - (BPD)
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah ditetapkannya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Badan Perwakilan Desa sebagaimana diatur dalam Perda Kab.Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi; Berhubungan dengan itu dalam rangka mewujudkan wahana Demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu membentuk Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). \n UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005. \n Perda ini mengatur tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), yang meliputi; PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD; WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD; KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD; RAPAT-RAPAT BPD; LARANGAN ANGGOTA BPD; KEDUDUKAN KEUANGAN BPD; PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU; TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2007. \n Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perda Kab. Muaro Jambi No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi\r\n \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dibentuk di setiap desa melalui musyawarah pemilihan anggota BPD yang difasilitasi oleh Camat. Anggota BPD dipilih dari wakil penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah. Syarat menjadi anggota BPD meliputi bertakwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, jujur, tidak terlibat dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan UUD 1945, terdaftar sebagai penduduk desa minimal satu tahun, bisa membaca dan menulis, berumur minimal 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum penjara, mengenal desa, dan bersedia dicalonkan. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki wewenang membahas rancangan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD. Anggota BPD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa. Alat kelengkapan BPD terdiri dari Pimpinan BPD, Bidang-bidang, dan Panitia-panitia. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.","transitional_provisions","1. Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk dan dilantiknya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MUARO JAMBI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 4 OF 2007
ON
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY (BPD)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Village Representative Body as stipulated in Regional Regulation of Muaro Jambi Regency Number 4 of 2002 on the Establishment of the Village Representative Body, is deemed no longer appropriate;
that in connection with this, in order to realize a vehicle for Democracy in the village which functions as a legislative institution in the implementation of Village Government administration, it is deemed necessary to form a Regional Regulation on the Village Consultative Body (BPD).

Bearing in Mind:

Law Number 54 of 1999 on the Establishment of Sarolangun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb782fa6-7afc-442c-9da4-93e0a75acea6","actionData","errors"]