[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb6ff1ef-7cd7-4111-a3f9-3ee5d28e269a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah - pengelolaan keuangan daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2016/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan harus dilakukan secara transparant, partisipatif, dan akuntabel, dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 Permen No. 58 Tahun 2005, ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. Serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Permandagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2011 \n 1. Jenis Pendapatan Asli Daerah\r\n2. Klasifikasi Belanja Pemerintahan\r\n3. Penyertaan investasi Pemerintah Daerah\r\n4. Rancangan KUA\r\n5. Rancangan PPAS\r\n6. Penggunaan dana BOS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut mencakup definisi-definisi dalam Pasal 1, tugas dan pelimpahan kewenangan pejabat pengguna anggaran, penetapan bendahara penerimaan dan pengeluaran, klasifikasi pendapatan dan belanja daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, kegiatan tahun jamak, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, pelaksanaan APBD dalam kondisi keterlambatan, penatausahaan penerimaan, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi:

Perubahan definisi beberapa istilah keuangan daerah.
Penambahan pasal terkait pengadaan barang/jasa dimana pengguna anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Perubahan dan penambahan ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran.
Perubahan ketentuan mengenai bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Perubahan klasifikasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah.
Penambahan ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada PNS.
Perubahan ketentuan mengenai belanja hibah dan bantuan sosial.
Penambahan ketentuan mengenai kegiatan tahun jamak.
Perubahan ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Perubahan ketentuan mengenai penyusunan KUA dan PPAS serta RKA-SKPD.
Perubahan ketentuan mengenai penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan pelaksanaan APBD dalam kondisi keterlambatan.
Penambahan ketentuan mengenai penatausahaan penerimaan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Penambahan Bab mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2007
CONCERNING REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement good and clean regional government (Good Governance and Clean Government), regional finance management is a very decisive factor and must be carried out in a transparent, participatory and accountable manner;
that based on the provisions of Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 330 of Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management as amended several times, most recently by Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb6ff1ef-7cd7-4111-a3f9-3ee5d28e269a","actionData","errors"]