[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb6faa15-c939-4960-9c0a-7e95379fd1d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Susunan Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN-ORGANISASI-KEPEGAWAIAN-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Susunan Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:	\n \n bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektifitas serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya pelayanan yang dicapai tipe perusahaan sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/2002, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2009 \n Materi pokok dalam peraturan ini adalah mengenai Penjabaran atas Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan, Tugas Pokok dan Fungsi, Bidang Usaha, Modal, Pengelolaan Perusahaan, Kepengurusan PDAM, Dewan Pengawas, P engelolaan Anggaran PDAM, Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi, Organisasi dan Tata Kerja, Kepegawaian, Pemeriksaan, Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Tarif, dan Pembubaran PDAM, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 6) \n - \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas PDAM, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan didirikannya PDAM adalah untuk memberikan pelayanan air bersih yang sehat kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan substansial mencakup:

Nama dan kedudukan PDAM, yaitu PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau yang berkedudukan di Lubuklinggau dan dapat membuka cabang.
Tugas pokok PDAM adalah mengusahakan penyediaan air minum yang cukup dan sehat bagi masyarakat.
Fungsi PDAM meliputi fungsi ekonomi dan sosial, memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air, dan menyelenggarakan pemanfaatan umum.
Bidang usaha PDAM meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum, pelayanan air minum kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber-sumber mata air.
Modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat ditambah dengan persetujuan DPRD.
Pengelolaan PDAM berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan memperhatikan fungsi pelayanan umum.
Kepengurusan PDAM terdiri dari Direktur dan Dewan Pengawas.
Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Dewan Pengawas diatur oleh Walikota.
Diatur mengenai tugas, wewenang, kewajiban, penghasilan, hak cuti, dan pemberhentian Direksi serta Dewan Pengawas.
Kepegawaian PDAM diatur mengenai pengangkatan, penghasilan, cuti, penghargaan, kewajiban, larangan, dan pemberhentian pegawai.
Tarif air minum ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi dan persetujuan Dewan Pengawas.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan anggaran PDAM, penetapan dan penggunaan laba, organisasi dan tata kerja, pemeriksaan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, serta pembubaran PDAM.

","transitional_provisions","1. Direktur yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.\n2. Anggota Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUBUKLINGGAU CITY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND STAFFING OF THE REGIONAL DRINKING WATER COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LUBUKLINGGAU,

\n\n \n \n

Considering:

that the Organization and Working Procedures of the Regional Drinking Water Company of Lubuklinggau City have been established by Regional Regulation of Lubuklinggau City Number 6 of 2008 concerning the Organizational Structure and Staffing of the Regional Drinking Water Company;
that in order to improve professionalism, efficiency, and effectiveness, and to ensure the implementation of company activities based on the principles of a sound company economy, as well as adjustments to laws and regulations and improved services, the company type is no longer suitable, so it is necessary to reorganize the provisions governing the interests and staffing of the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb6faa15-c939-4960-9c0a-7e95379fd1d3","actionData","errors"]