[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb642993-0319-4be6-9468-4cc6f01215ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011","number","38","year","2011","published_date","2011-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, LD.2011/No. 40
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis\r\nretribusi daerah dan merupakan Sumber Pendapatan\r\nAsli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung\r\npenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan\r\nDaerah; bahwa disamping dapat meningkatkan pendapatan asli\r\ndaerah, retribusi pelayanan pasar ditujukan untuk\r\nmewujudkan kualitas pelayanan pasar pemerintah\r\ndaerah yang lebih baik, sehingga dapat menjadi wadah\r\nberkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi\r\nusaha menengah dan besar di Kota Pekalongan;; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nmaka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang\r\nmengatur tentang retribusi pelayanan pasar perlu\r\ndisesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPelayanan Pasar; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 dicabut. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2000 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2000 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Pasar, tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diterbitkan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mewujudkan kualitas pelayanan pasar yang lebih baik.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Objek retribusi meliputi semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar seperti pelataran/halaman, los, kios, dan toko. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pasar tersebut.

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jenis, dan golongan pasar (regional, kota, lingkungan). Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetorkan ke kas daerah. Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulan.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2000 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Pasar, tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_94":109,"_96":97},"Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF PEKALONGAN
NUMBER 38 OF 2011
ON
LOCAL SERVICE CHARGES FOR MARKET SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that local service charges for market services is one type of regional service charge and is a Source of Local Own Revenue that can be collected to support the implementation of Regional Government and Development;
that in addition to increasing local own-source revenue, local service charges for market services are aimed at realizing better quality of local government market services, so that it can become a forum for the development of micro and small businesses into medium and large businesses in the City of Pekalongan;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Service Charges, the Regional Regulation of the City of Pekalongan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb642993-0319-4be6-9468-4cc6f01215ae","actionData","errors"]