Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan ini mencabut: 1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wakatobi. BPBD bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. BPBD juga bertugas menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun peta rawan bencana, dan prosedur tetap penanganan bencana.

BPBD bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex officio. Organisasi BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur Pengarah terdiri dari lembaga pemerintah daerah terkait dan masyarakat profesional yang dipilih melalui uji kepatutan oleh DPRD.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Fungsi Unsur Pelaksana meliputi koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satuan Tugas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pembiayaan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.

1. Dengan terbentuknya BPBD, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

(-)