[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb610703-8e47-493d-8e8a-3b6f815e94eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan","short_title","Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956","number","5","year","1956","published_date","1956-11-14","effective_date","1956-11-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1956
Undang-undang Darurat NO. 5, LN. 1956 No. 56, LL SETNEG : 14 HLM
Undang-undang Darurat TENTANG Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan \r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1956. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (sehubungan dengan batas wilayah Stadsgemeente Palembang).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan di kota-kota otonom yang ada di dalam Propinsi Sumatera Selatan (sehubungan dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang).","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Darurat ini membentuk Kota Besar Palembang dan Kota Besar Tanjungkarang-Telukbetung di lingkungan Propinsi Sumatera Selatan. Pembentukan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang tegas bagi kota-kota otonom tersebut, sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948, serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan kota.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Kota Besar memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, termasuk menyusun sekretariat kota, mengurus kepegawaian, perbendaharaan, dan pemeliharaan harta milik. Urusan-urusan yang diatur dan diurus oleh Kota Besar meliputi pekerjaan umum, kesehatan, kehewanan, pertanian, perikanan darat, sosial, dan perindustrian kecil. Urusan-urusan ini dapat diserahkan oleh Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan urusan agraria, perburuhan, penerangan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada Kota Besar.

Pemerintah Daerah Kota Besar berhak mengatur hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan, kecuali jika ada peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang mengatur hal tersebut.

Peraturan-peraturan daerah Kota Besar yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan, kecuali jika undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

","transitional_provisions","1. Semua pegawai daerah yang telah diangkat oleh Pemerintah Kota Palembang dan oleh Pemerintah Kota Tanjungkarang-Telukbetung, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi pegawai dari Kota Besar yang bersangkutan termaksud dalam Pasal 1.\n2. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari kota-kota Palembang dan Tanjungkarang-Telukbetung yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi milik dan tanggungan Kota Besar yang bersangkutan termaksud dalam Pasal 1.\n3. Segala hutang-piutang dari kota-kota tersebut dalam ayat (1) yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi tanggungan dan urusan Kota Besar yang bersangkutan termaksud dalam Pasal 1.\n4. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 30).","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 1956
on
THE ESTABLISHMENT OF LARGE CITY AUTONOMOUS REGIONS WITHIN THE
SOUTH SUMATERA PROVINCE

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law No. 14 of 1956 (State Gazette of 1956 No. 30) on the establishment of the Regional People's Representative Council and the Transitional Regional Government Council in autonomous cities within The Province of South Sumatera, preparations have now also been made to form the Regional People's Representative Council and the Transitional Regional Government Council in question, to replace the old Regional People's Representative Councils that still exist or to carry out the regional government of cities that do not yet have regional councils, even though the rights of authority of the Regional Governments of those cities included in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb610703-8e47-493d-8e8a-3b6f815e94eb","actionData","errors"]