[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb57aa29-e876-4456-be27-fcf274f0cbbf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2022 (9) : 45 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; b. bahwa air limbah domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang Hari, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011n, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2019. \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran serta Masyarakat, Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama, Perizinan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022. \n Penjelasan : 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), yang terdiri dari SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). SPALD-S meliputi sub-sistem pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja. SPALD-T meliputi sub-sistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat.
Penyelenggaraan SPALD, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan. Perencanaan meliputi rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, termasuk menyusun rencana SPALD, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memfasilitasi dan mengembangkan upaya pengendalian.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik, termasuk hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta kewajiban mengelola air limbah domestik dan membayar retribusi.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat, kelembagaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, perizinan, dan larangan terkait pengelolaan air limbah domestik.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha yang tidak melaksanakan pengelolaan air limbah domestik atau melaksanakannya tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, denda administrasi, dan/atau biaya pemulihan lingkungan.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\r\n4. Pembuangan lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
THE PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 9 OF 2022
ON
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI

\n\n \n \n

Considering :

that a good and healthy environment and to obtain an optimal degree of health are the constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, so that it becomes an obligation for the Regional Government to establish regional policies regarding health efforts and environmental management policies;
that domestic wastewater without management that is directly discharged into the environmental media has the potential to cause pollution and/or environmental damage that can reduce the degree of health and productivity of human activities;
that to provide direction, foundation and legal certainty for all parties in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb57aa29-e876-4456-be27-fcf274f0cbbf","actionData","errors"]