[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb52d22b-6b82-474a-83fd-f77cfa8df536","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 10, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur persyaratan teknis peralatan persinyalan perkeretaapian yang berfungsi memberikan petunjuk atau isyarat yang berupa warna atau cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada tempat tertentu. Peralatan persinyalan terdiri atas sinyal, tanda/semboyan, marka, dan peralatan pendukung.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian terkait peralatan persinyalan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam penyediaan peralatan persinyalan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api, serta memastikan peralatan berfungsi sesuai peruntukannya dengan tingkat keandalan yang tinggi, mudah dirawat, dan dioperasikan.

Ketentuan Substansial:

Sinyal dibagi menjadi persinyalan elektrik dan mekanik, masing-masing memiliki peralatan dalam dan luar ruangan dengan persyaratan teknis yang rinci.
Tanda/semboyan berfungsi memberikan peringatan atau petunjuk kepada petugas, berupa suara, cahaya, bendera, atau papan berwarna, dengan berbagai fungsi seperti semboyan di jalur kereta api, semboyan kereta api, semboyan langsir, dan semboyan genta.
Marka berupa gambar atau tulisan sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu terkait perjalanan kereta api, mencakup marka batas, marka sinyal, marka pengingat masinis, marka kelandaian, marka lengkung, marka kilometer, marka letak sinyal, marka nomor wesel elektrik, marka tampak sinyal masuk, dan marka bantalan kuning.
Peralatan pendukung mencakup pengaman perlintasan sebidang, pengendalian/pengawasan perjalanan kereta api terpusat, dan sistem/peralatan pendukung pengamanan perjalanan kereta api secara otomatik.

\n","transitional_provisions","Persinyalan perkeretaapian yang ada pada saat ini tetap dapat dioperasikan dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini berlaku Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: PM. 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur ketentuan mengenai Peralatan Persinyalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan;
Mengingat :	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); Peraturan Pemerintah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb52d22b-6b82-474a-83fd-f77cfa8df536","actionData","errors"]