[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb4cf89c-8556-4732-ae30-da85d7484525","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-08-18","effective_date","2022-08-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar rakyat - pusat perbelanjaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/NOMOR.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan\r\nperwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus\r\ndidorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi\r\nsemakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif\r\ndan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan\r\nprinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan\r\nperekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi\r\nyang berkelanjutan; bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pusat Perbelanjaan\r\nserta Toko Swalayan di Daerah, maka perlu dilakukan\r\npenataan dan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan\r\nToko Swalayan, agar ada keseimbangan dan sinergi serta\r\nsaling menguntungkan dengan pelaku usaha Pasar Rakyat;\r\nbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun\r\n2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya\r\ndan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\r\nPerdagangan, mengakibatkan perubahan nomenklatur dan\r\ntata cara perizinan berusaha bagi pasar rakyat, pusat\r\nperbelanjaan dan toko swalayan, sehingga Peraturan Daerah\r\nKabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan\r\nPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar\r\nTradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak\r\nsesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan\r\ndan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan\r\nPenataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pembangunan Pasar Rakyat\r\nBab III Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan\r\nBab IV Pelaporan\r\nBab V Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab VI Larangan\r\nBab VII Ketentuan Penyidikan\r\nBab VIII Ketentuan Pidana\r\nBab IX Ketentuan Peralihan\r\nBab X Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 dicabut. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui penataan sektor perdagangan yang kompetitif dan berkeadilan, serta untuk menyeimbangkan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan keberadaan pasar rakyat.

Pembangunan Pasar Rakyat: Peraturan ini mengatur pembangunan tempat usaha yang dikelola oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan koperasi. Pasar rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada desain standar (Purwarupa Pasar Rakyat). Pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat juga harus memenuhi persyaratan lokasi strategis dan dukungan akses transportasi.

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan: Peraturan ini mengatur jenis, batasan luas lantai, pendirian, sistem penjualan, jam operasional, kemitraan, perizinan, dan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pendirian harus mengacu pada RTRW, RDTR, dan/atau Peraturan Zonasi, serta harus melakukan kemitraan dengan UMK-M. Diatur pula mengenai jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dari pasar rakyat, serta jumlah yang diperbolehkan di setiap kecamatan.

Pelaporan: Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyampaikan laporan semesteran kepada Dinas terkait jumlah gerai, omset penjualan, penyelenggaraan kemitraan, dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri terkait omzet tahunan, data harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok, data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan data Barang kebutuhan pasokan pasar.

Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas.

","transitional_provisions","1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan harus melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Toko Swalayan yang telah berdiri dan memiliki izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ON
DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKET AND MANAGEMENT OF SHOPPING CENTERS
AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that the freedom to do business in the trade sector is an embodiment of the people's right to do business which must be encouraged and given the opportunity as a consequence of the increasingly open competitive and fair business opportunities, based on the principles of kinship and the principle of togetherness so that it can improve the regional economy and spur sustainable economic growth;
that with the rapid growth of Shopping Centers and Modern Stores in the Region, it is necessary to organize and develop Shopping Centers and Modern Stores, so that there is a balance and synergy and mutually beneficial with People's

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb4cf89c-8556-4732-ae30-da85d7484525","actionData","errors"]