[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb2d45f1-a426-450d-bf20-b80154e5f604","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

haji - penyelenggaraan ibadah haji
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; \n 1. maksud dan tujuan\r\n2. ruang lingkup\r\n3. penyelenggaraan haju\r\n3. pelaksanaan transportasi jemaah haji\r\n4. pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, dengan maksud meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan haji di daerah, pelayanan transportasi Jemaah Haji dari dan ke embarkasi/debarkasi. Pemerintah Kota membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang melibatkan unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. PPIH bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan operasional ibadah haji di daerah, serta bertanggung jawab kepada Walikota. Biaya operasional PPIH dibebankan pada APBD dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan haji.

Peraturan ini juga mengatur tentang Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Petugas Haji Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi. Walikota berkoordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan haji di daerah. Pelayanan transportasi Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Pelaksana transportasi Jemaah Haji ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa. Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD, meliputi transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya, pelayanan bagasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 15 OF 2016
CONCERNING
HAJJ PILGRIMAGE SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;

Law Number 16 of 1950 concerning the
Establishment of Large City Regions within
the Province

Considering:

that to implement the provisions of Article 35 of
Law Number 13 of 2008 concerning the
Implementation of the Hajj Pilgrimage, as has been
amended by Law Number 34 of 2009 concerning
the Stipulation of Government Regulation
in Lieu of Law Number 2 of 2009
concerning Amendments to Law Number 13
of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage
Becoming Law, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation concerning the Implementation of the Hajj
Pilgrimage;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb2d45f1-a426-450d-bf20-b80154e5f604","actionData","errors"]