[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb22a709-c920-437a-ae7f-560eb7a6365b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-05-29","effective_date","2009-06-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa - pedoman susunan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2009/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tata Pemerintahan, Perangkat Desa, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009. \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengamanatkan pembentukan peraturan daerah mengenai pedoman tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa: Terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Sekretariat Desa (Kepala Urusan), Pelaksana Teknis Lapangan (Pulisi Desa, Ulu-ulu, Pamong Tani Desa), dan Unsur Kewilayahan (Punduh).
Tata Pemerintahan: Mengatur tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, serta larangan bagi Kepala Desa.
Perangkat Desa: Mengatur tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa, Sekretariat Desa (dengan pola maksimal dan minimal), Pelaksana Teknis Lapangan (dengan pola maksimal dan minimal), dan Unsur Kewilayahan.
Tata Kerja: Mengatur prinsip koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, serta mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa.

Peraturan ini memberikan pedoman bagi desa dalam menyusun organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

","transitional_provisions","1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada saat ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.\n2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/187553/perda-kab-tasikmalaya-no-4-tahun-2013","cdae12ad-5bbf-4626-887c-2eb90b32abe0","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER: 6 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES OF VILLAGE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on Article 13 of Government Regulation Number 72 of 2005, it is necessary to establish a Regional Regulation of Tasikmalaya Regency Concerning Guidelines for the Organizational Structure and Work Procedures of Village Administration. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 14 of 1950, Concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950); \n Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 53, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4389); \n Law Number 32 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb22a709-c920-437a-ae7f-560eb7a6365b","actionData","errors"]