[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb0deced-c82a-405f-9320-bda5e4a370b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":80,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2018","number","07","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu","place_of_enactment","Ujoh Bilang","theme","Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA ADAT - MASYARAKAT HUKUM ADAT - PEMBERDAYAAN - PERLINDUNGAN - PENGAKUAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2018/NO.07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat
ABSTRAK:	\n \n a. Nilai - nilai dalam masyarakat adat sebagai kekayaan budaya merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat kebangsaan demi mencapai kemakmuran bersama; b. huruf adat, norma adat, ketetapan adat, dan ritual adat, di Kab. Mahulu diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun, sebagai nilai dan ciri khas daerah yang menjadi kepribadian bangsa; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan PERDA tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup yang meliputi : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, dan Pembiayaan; Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan melalui tahapan : 1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat, 2. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat 3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat. Dengan mencermati sejarah Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, Hukum Adat, harta kekayaan dan /atau benda adat, dan sistem pemerintahan adat; Lembaga Adat; Pemberdayaan dan Pengembangan; Perlindungan dan Pemeliharaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat di Kabupaten Mahakam Ulu. Latar belakangnya adalah untuk melindungi nilai-nilai masyarakat adat sebagai kekayaan budaya dan mengakui keberadaan hukum adat, norma adat, dan lembaga adat yang telah ada secara turun temurun. Tujuannya adalah untuk memelihara budaya daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, melindungi adat istiadat, dan mewujudkan lembaga adat yang berfungsi dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat serta menyelesaikan konflik adat.\n\nKetentuan substansial mencakup tahapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan penetapan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi dan membina Lembaga Adat, serta menyerahkan mekanisme pergantian pengurus Lembaga Adat kepada Masyarakat Hukum Adat. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas. Pemerintah Daerah juga wajib melindungi dan melestarikan situs budaya dan adat istiadat. Pembiayaan untuk kegiatan ini dapat dialokasikan dari APBD.","transitional_provisions","1. Semua peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAHAKAM ULU
EAST KALIMANTAN PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF MAHAKAM ULU REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2018
CONCERNING
RECOGNITION, PROTECTION, EMPOWERMENT,
INDIGENOUS PEOPLE AND CUSTOMARY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAHAKAM ULU,

\n\n \n \n

Considering:

that the values in indigenous communities as cultural wealth are a strategic factor in efforts to fill and build the soul, insight and spirit of nationalism in order to achieve common prosperity;
that customary law, customary norms, customary stipulations, and customary rituals, in Mahakam Ulu Regency are recognized in the life of the community from generation to generation, as values and characteristics of the region that become the personality of the nation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Recognition,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb0deced-c82a-405f-9320-bda5e4a370b8","actionData","errors"]