[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb067be3-493e-4385-907a-7b3fc060ae7e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2006","number","06","year","2006","published_date","2006-05-06","effective_date","2006-05-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2006/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Barang Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka perlu dikelola secara baik, tertib, profesional, transparan dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya \n Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan. \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN; BAB V PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; BAB VI PEMELIHARAAN; BAB VII INVENTARISASI; BAB VIII PERUBAHAN STATUS HUKUM; BAB IX PEMANFAATAN; BAB X PENGAMANAN; BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang daerah di Kabupaten Sukamara.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pengelolaan barang daerah dianggap penting untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memelihara, memanfaatkan, dan mengamankan barang daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, serta memberikan kepastian hukum.

Ketentuan Substansial:

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Unit Kerja, Pemegang Barang/Bendaharawan Barang, dan Pengurus Barang.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan barang daerah, meliputi:

Perencanaan dan Pengadaan: Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penerimaan dan Pengeluaran: Pengadaan barang bergerak diterima oleh Pemegang Barang/Bendaharawan Barang atau pegawai yang ditunjuk. Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala atau Pejabat yang ditunjuk.
Pemeliharaan: Kepala Bagian Perlengkapan atau Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah.
Inventarisasi: Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah. Sensus barang daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
Perubahan Status Hukum: Barang Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris karena rusak, hilang, pelelangan, penjualan, dihibahkan, atau dimusnahkan.
Pemanfaatan: Barang Daerah dapat dipinjam-pakaikan, disewakan, digunausahakan, atau dikelola secara swadana.
Pengamanan: Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan, pengendalian, pengawasan, pembiayaan, dan penyelesaian kerugian daerah terkait pengelolaan barang daerah.

","transitional_provisions","sanctions","

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang dikenakan sanksi administrasi atau denda atau ganti rugi dan atau dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 06 OF 2006
on
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that Regional Assets are an important element in supporting the Implementation of Regional Government and Development, so it needs to be managed properly, orderly, professionally, transparently and accountably in order to be utilized optimally in accordance with its function;
that in order to secure, standardize steps and actions and provide legal certainty in the Management of Regional Assets, it is necessary to regulate the Management of Regional Assets;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation on the Management of Regional Assets.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 5

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb067be3-493e-4385-907a-7b3fc060ae7e","actionData","errors"]