[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb04f118-7f09-4144-9591-d17e8f05c00b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017","number","16","year","2017","published_date","2017-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penambahan penyertaan modal
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2017/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA
ABSTRAK:	\n \n a.\t bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah; \r\nb.\t bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa setiap bentuk penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, perusahaan daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nc.\t bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Wahana Rahardja \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\n6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\n8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\n9.\t Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\n10.\t Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 \r\n11.\t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 \r\n12.\t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 \r\n13.\t Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 \r\n14.\t Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 \r\n15.\t Peraturan Daerah Provinsi Lampung , Nomor 15 Tahun 2014 \r\n16.\t Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 \r\n \n Penyetoran modal sebesar Rp. 15.987.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, yang di anggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017. \n 6 hlm, Penjelasan 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung dalam Bentuk Saham pada PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rahardja dan PT. Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Wahana Rahardja. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Wahana Rahardja dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan PAD, dan menciptakan kesempatan kerja. Tujuannya adalah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penambahan modal daerah sebagai modal disetor kepada PT. Wahana Rahardja sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, sehingga modal di setor Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Wahana Rahardja menjadi Rp. 9.008.000.000.- (sembilan milyar delapan juta rupiah). Untuk memenuhi kecukupan modal dasar, Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 15.987.000.000 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dianggarkan dari APBD. Penyetoran modal ini dilaksanakan secara bertahap dari APBD Tahun Anggaran 2017 hingga 2019.

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada PT. Wahana Rahardja yang dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah. Pembinaan dan pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pengendalian. Tujuannya adalah menjadikan PT. Wahana Rahardja dikelola secara profesional, meningkatkan kontribusi pada PAD, meningkatkan fungsi kontrol, dan mendorong iklim usaha yang sehat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 16 OF 2017
ABOUT
ADDITION OF CAPITAL PARTICIPATION OF THE LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT IN
PT. WAHANA RAHARDJA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that in order to organize the functions of regional government in the context of implementing real and responsible regional autonomy, it is necessary to make efforts to develop and increase regional economic growth in order to increase Regional Original Income;
that based on the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is stated that any form of capital participation including the addition of regional capital participation in companies, whether state-owned, regional or private companies, must be stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb04f118-7f09-4144-9591-d17e8f05c00b","actionData","errors"]