[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eaff2178-6ba9-45c5-a887-6f401f1599b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011","number","28","year","2011","published_date","2011-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN - retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2011/No. 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap protein\r\nhewani, maka usaha dibidang peternakan meningkat secara signifikan; bahwa dengan meningkatnya usaha peternakan, merupakan potensi\r\nuntuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan melalui\r\npemungutan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah\r\nKota Pekalongan Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang\r\nRetribusi Rumah Pemotongan Hewan, sudah tidak disesuaikan,\r\nsehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na, huruf, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan rumah pemotongan hewan, retribusi rumah pemotongan hewan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2011. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 dicabut. \n 15 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2000 Seri B Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan retribusi RPH di Kota Pekalongan. Latar belakangnya adalah peningkatan kebutuhan protein hewani dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi RPH, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan, serta memperhatikan kaidah agama dan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan RPH untuk pelayanan pemotongan hewan.
Pengaturan mengenai persyaratan pemotongan hewan, izin jagal, dan pengangkutan daging.
Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
Retribusi RPH dikenakan atas pelayanan pemotongan/pemeriksaan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Objek retribusi meliputi pelayanan RPH, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, dan pemeriksaan daging sesudah dipotong.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas RPH.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan, dan jumlah hewan yang dipotong.
Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 28 OF 2011
CONCERNING
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE
AND ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering :

that with the increasing need for animal protein,
livestock farming increases significantly;
that with the increase in livestock farming, it is a potential
to increase the Original Revenue of Pekalongan City through
collection of Animal Slaughterhouse Retribution;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation
of Pekalongan City Pekalongan City Number 8 of 2000 concerning
Animal Slaughterhouse Retribution, has not been adjusted,
so it needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter
a, letter b, and letter c, it is necessary to form a Regional Regulation regarding
Animal Slaughterhouse and Animal Slaughterhouse

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eaff2178-6ba9-45c5-a887-6f401f1599b2","actionData","errors"]