[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eafc4189-00a2-49ac-aa67-cca00664fb27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan Kakus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 27 Tahun 2011","number","27","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan Kakus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-dan-retribusi-pelayanan-persampahan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2011/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan Kakus
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009, dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan PAD yang merupakan salah satu pendapatan daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Perda Kota Palembang No.12 Tahun 2006, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 1999; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kota Palembang 44 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2007; Perda Kota Palemang No.15 Tahun 2004; Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2008; Perda Kota Palembang no.9 Tahun 2008. \n Dalam Perda ini diatur mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula menganai Asas dan tujuan pelaksanaannya; Perizinan kegiatan pengelolaan sampah dan penyedotan kakus ; Hak dan Kewajiban setiap orang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus; serta Kerjasama dan Kemitraan dalam Pelaksanaannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Perda ini mencabut berlakunya Perda Kota Palembang No.12 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 12) beserta peraturan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta penyediaan/penyedotan kakus di Kota Palembang. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Perizinan bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan penyedotan kakus yang bernilai ekonomis.\n2. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, serta kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah secara bertanggung jawab.\n3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.\n4. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan.\n5. Pembiayaan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.\n6. Kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah dan penyediaan/penyedotan kakus.\n7. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota.\n8. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan/penyedotan kakus.\n9. Larangan-larangan terkait pengelolaan sampah, seperti memasukkan sampah ke dalam daerah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya, dan membuang sampah sembarangan.\n10. Pengaturan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan/penyedotan kakus, termasuk nama, objek, subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, ketentuan tarif, prinsip dan sasaran penetapan tarif, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, dan pemungutan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280193/perda-kota-palembang-no-4-tahun-2023","68d1b472-d98d-4aae-bb5d-de0893e73daf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[104],{"_95":105,"_97":98,"_36":99},"PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasal yang mengatur mengenai Jenis Retribusi, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, serta Tarif Retribusi.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALEMBANG
REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 27 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT AND RETRIBUTION OF WASTE SERVICES/
SANITATION AND PROVISION/SUCTION OF LATRINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and in an effort to intensify the acceptance of local own-source revenue (PAD) which is an important regional income to finance the implementation of regional government, it is necessary to review and update Palembang City Regional Regulation Number 12 of 2006 concerning Waste Management and Retribution of Waste and Cleanliness, in order to be adapted to the provisions of higher laws and regulations:
that waste management so far has not been in accordance with environmentally sound waste management methods and techniques, causing negative impacts on public health and the environment, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eafc4189-00a2-49ac-aa67-cca00664fb27","actionData","errors"]