[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eafaa449-6402-47bb-bcbb-f65d789ff031","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 17 Tahun 2015","number","17","year","2015","published_date","2015-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Izin Usaha Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2015/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Industri
ABSTRAK:	\n \n usaha industri selain untuk meningkatkan pertumbuhan\tperekonomian daerah harus pula dikendalikan agar memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup,sektor usaha industri harus diselenggarakan secara tertib dan terhindar dari persaingan tidak sehat;berdasarkan ketentuan Lampiran EE Pembagian Urusan\tPemerintahan Bidang Perindustrian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\t Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Perluasan Usaha Industri,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Prindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun\r\n2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun\r\n2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun\r\n2015 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nIzin Usaha Industri, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Ruang Lingkup\r\n3.Izin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri\r\n4.Persyaratan Izin\r\n5.Izin Perluasan\r\n6.Tata Cara Dan Jangka Waktu Proses Izin\r\n7.Masa Berlaku Izin\r\n8.Penarikan Kembali Keputusan Pemberian Iui Atau Tdi Selaku Sanksi\r\n9.Kewajiban Pemagang Izin\r\n10.Pengawasan.\r\n11.Sanksi Administratif\r\n12.Penyidikan\r\n13.Ketentuan Pidana\r\n14,Ketentuan Khusus\r\n15.Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Industri (IUI) di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUI, TDI (Tanda Daftar Industri), dan Izin Perluasan Usaha Industri.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Persyaratan Izin:** Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan investasi antara Rp.200.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- wajib memiliki IUI. TDI diperlukan untuk industri kecil dengan investasi Rp.5.000.000,- hingga Rp.200.000.000,-. Industri dengan investasi di bawah Rp.5.000.000,- tidak wajib memiliki TDI, kecuali jika diminta.\n2. **Prosedur Perizinan:** Pemberian IUI dapat dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip, tergantung pada lokasi dan jenis industri. Permohonan IUI dan TDI harus memenuhi persyaratan seperti IMB, SITU, NPWPD, Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL), Izin Lingkungan, dan Surat Keterangan Laik Fungsi Bangunan.\n3. **Izin Perluasan:** Pemegang IUI yang ingin melakukan perluasan industri wajib memiliki Izin Perluasan dari Bupati. Dispensasi masa transisi peningkatan kapasitas produksi diberikan maksimal 30% selama 6 bulan sejak pengajuan perluasan.\n4. **Kewajiban Pemegang Izin:** Pemegang izin wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, serta upaya keamanan dan keselamatan. Mereka juga wajib menyampaikan informasi industri dalam bentuk laporan kapasitas produksi dan pemeliharaan lingkungan setiap tahun.","transitional_provisions","1. IUI, TDI dan Izin Perluasan Industri yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban terkait lingkungan, keamanan, pelaporan, atau menyalahgunakan izin dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 15 yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dipidana sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran terhadap Pasal 16 yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja dipidana sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 17 OF 2015
on
INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that industrial businesses, in addition to increasing regional economic growth, must also be controlled to pay attention to the function and sustainability of the environment;
that the industrial business sector must be organized in an orderly manner and avoid unfair competition;
that based on the provisions of Attachment EE of the Division of Government Affairs in the Industrial Sector of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Government has the authority to issue Small Industry Business Licenses, Medium Industry Business Licenses, and Industrial Business Expansion Licenses;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eafaa449-6402-47bb-bcbb-f65d789ff031","actionData","errors"]