[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eaf70079-a22b-454c-b72b-07a3c6981182","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa","place_of_enactment","Sumbawa","theme","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI JASA UMUM
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, https://www.jdih.sumbawakab.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.\r\nBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 merupakan perubahan ketiga atas Peratura Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan yang diubah adalah Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 42, angka 43 dan angka 44, Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018. \n Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012\r\nPeraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Tidak Ada \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2017.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah karena beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi jasa umum dan menambah jenis-jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, seiring dengan perkembangan harga pasar dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Perubahan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor. Secara substansial, peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 42, 43, dan 44 serta menyisipkan angka 44a, mengubah Pasal 34 ayat (1), mengubah Pasal 40, dan mengubah struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 1 OF 2012 CONCERNING REGIONAL FEE FOR PUBLIC SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that regional fees are one source of
regional revenue that is important for financing
the implementation of regional administration;
that several provisions in the Regional Regulation of
Sumbawa Regency Number 1 of 2012 concerning
Regional Fee for Public Services as amended several times,
most recently by Regional Regulation of Sumbawa
Regency Number 1 of 2017 concerning the Second
Amendment to Regional Regulation of Sumbawa
Regency Number 1 of 2012 concerning Regional Fee for
Public Services are no longer in accordance with the
development of circumstances, so they need to be amended;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eaf70079-a22b-454c-b72b-07a3c6981182","actionData","errors"]