[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eaf56be6-24f4-46b2-834e-66d52a71f87b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk Teknis - Penanganan - Kawasan Tanaman Terlarang
2023
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 8, jdih.bnn.go.id: 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu peran serta Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani Kawasan tanaman terlarang. Untuk menangani kawasan tanaman terlarang dan mewujudkan masyarakat yang produktif, perlu panduan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan penanganan kawasan tanaman terlarang. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Terlarang. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. \n Peraturan Kepala BNN ini mengatur tentang petunjuk teknis penanganan kawasan tanaman terlarang di (BNN) deputi bidang pemberdayaan masyarakat BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023. \n Batang Tubuh 3 Hal, Lampiran 4 s.d 24 (21 Hal). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini menetapkan petunjuk teknis penanganan kawasan tanaman terlarang. Latar belakangnya adalah perlunya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam menangani kawasan tanaman terlarang untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tujuannya adalah memberikan panduan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam penanganan kawasan tanaman terlarang.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Definisi dan Kriteria Kawasan Tanaman Terlarang:** Menjelaskan kawasan tanaman terlarang sebagai desa/kelurahan yang terdapat kultivasi tanaman terlarang, termasuk tanaman yang terdaftar dalam UU Narkotika dan tanaman lain yang mengandung zat psikoaktif.\n2. **Desain Konsep Penanganan:** Mengadopsi kerangka konseptual pembangunan alternatif dari UNODC, meliputi pembangunan manusia berkelanjutan, pengendalian narkoba, dan pengendalian narkoba sebagai alat pembangunan. Program AD dibagi menjadi dua tahapan: ADP (mengganti tanaman narkotika) dan SALD (membangun masyarakat dengan alternatif pendapatan).\n3. **Roadmap Pemulihan Kawasan:** Menetapkan roadmap jangka panjang yang melibatkan kerjasama lintas stakeholders, terdiri dari tiga periode: membangun kepercayaan, implementasi program, dan membangun Desa Produktif dan Mandiri.\n4. **Proses Bisnis Alternative Development:** Menjelaskan proses bisnis oleh BNN dan stakeholder dalam penanganan kawasan tanaman terlarang, meliputi pembinaan teknis, pemetaan kawasan, pengembangan kapasitas masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.\n5. **Pengukuran Keberhasilan:** Mengukur keberhasilan melalui Indeks Keterpulihan Kawasan Tanaman Terlarang (IKKTT) yang mengacu pada tiga dimensi: pembangunan manusia berkelanjutan, pengembangan sebagai pengendali masalah narkoba, dan pengendalian masalah narkoba sebagai perangkat pengembangan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR HANDLING PROHIBITED PLANT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize Indonesia free from the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, the participation of the Government and the Community is needed in handling prohibited plant areas;
that in order to handle prohibited plant areas and create a productive society, guidance is needed to implement sustainable development policies for handling prohibited plant areas;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Narcotics Board concerning Technical Instructions for Handling Prohibited Areas;

In view of:

Law Number 35 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eaf56be6-24f4-46b2-834e-66d52a71f87b","actionData","errors"]