[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eaf2524f-f367-4eef-aafe-3c89a6471ae1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PDAM
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2009 /No. 5 , LL 21 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan \r\npelayanan akan kebutuhan air bersih kepada \r\nmasyarakat, dipandang perlu membentuk \r\nPerusahaan Daerah Air Minium (PDAM) \r\nKabupaten Buton Utara;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan \r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a, maka \r\nperlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang \r\nSumber Daya Air (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4377) ;\r\n2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\ntentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, \r\ntambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang \r\nNomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi \r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah dua kali \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;\r\n4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan \r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4438) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan \r\nKabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran \r\nNegara Nomor 4690);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang \r\nPenyerahan Sebagian urusan Pusat dibidang Pekerjaan \r\nUmum kepada Pemerintah Daerah;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang \r\nPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;\r\n8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun \r\n2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4490);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, \r\nPemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah \r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4737 );\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomr 50 Tahun 2007 tentang Tata \r\nCara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ;\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun \r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi \r\nKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara ;\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun \r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \r\nKabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton \r\nUtara tahun 2008, Nomor 4);\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun \r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, \r\nBAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton \r\nUtara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun \r\n2008 Nomor 5) ;\r\n14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 \r\ntentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem \r\nPenyediaan Air Minum ;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 \r\ntentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air \r\nMinum.\r\n \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON\r\nUTARA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN\r\nDAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON\r\nUTARA. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton Utara. Tujuan pendirian PDAM adalah untuk turut serta dalam pembangunan daerah dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan air bersih. Lapangan usaha PDAM meliputi penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Buton Utara.

PDAM memiliki kewenangan untuk mengusahakan pengadaan air minum, membangun dan memelihara instalasi pengolahan air, membangun dan memelihara sistem pengadaan air minum, memasang dan memelihara pipa induk dan distribusi, mengatur dan mengawasi distribusi air minum, melakukan penelitian laboratorium, melakukan survei tarif air minum, melayani permintaan sambungan air, melakukan pencatatan meter air, menagih rekening air, mengambil tindakan terhadap pemakaian air yang tidak sah, menyediakan air minum untuk fasilitas kabupaten, membantu Bupati dalam mengatur usaha instalasi air minum pihak ketiga, memberikan izin instalatur air minum, serta meningkatkan mutu dan kesejahteraan karyawan.

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang usaha yang berhubungan dengan pengadaan dan distribusi air minum. Modal PDAM berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah dan dapat diberikan bantuan dana. Pengurus PDAM terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan PDAM. Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 5 OF 2009

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 5 OF 2009
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL DRINKING WATER COMPANY
NORTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:	that in order to improve the service of clean water needs to the community, it is deemed necessary to establish a Regional Drinking Water Company (PDAM) of North Buton Regency; that to implement the provisions as intended in letter a, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 32, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4377); Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Regulations and Legislations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement to State Gazette Number 4389); Law Number 32 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eaf2524f-f367-4eef-aafe-3c89a6471ae1","actionData","errors"]