[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eae6d49d-0643-4486-9662-b3e74de5c978","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - pengembangan - perumahan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2020/NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan rumah sebagai salah satu kebutuhan\r\ndasar yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas\r\numum yang memadai merupakan salah satu upaya\r\npemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal\r\n49 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman\r\nperlu menetapkan peraturan daerah. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; Uu No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2009; PERMEN PR No. 10 Tahun 2012; PERMEN PU PR No. 02/PRT/M/2016; PERMEN LHK No. P.38/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/7/2019; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 1 Tahun 2012; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 17 Tahun 2016; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum; kebijakan dan strategi perumahan; penyelenggaraan perumahan; serta permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun serta pengubahan. Selain itu diatur pula mengenai serah terima prasarana, sarana, dan utilitas; pendanaan; sanksi administrasi; dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. \n 46 hlm. (Penjelasan 11 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang aman, sehat, serasi, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum di bidang perumahan. Kebijakan ini mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana atau relokasi program pemerintah, pencegahan perumahan kumuh, dan peningkatan kualitas perumahan kumuh.

\n\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan rumah dan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan. Perencanaan perumahan harus menjamin pelaksanaan hunian berimbang dan disahkan oleh OPD terkait. Pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang, dengan perbandingan rumah sederhana, menengah, dan mewah 3:2:1. Lokasi pembangunan rumah susun komersial atau umum harus memenuhi persyaratan aksesibilitas yang memadai. Pemanfaatan perumahan terutama sebagai fungsi hunian, dengan pemanfaatan rumah tunggal atau deret dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas dengan persyaratan tertentu.

\n\n

Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan dalam pengendalian perumahan melalui perizinan, penertiban, dan penataan. Selain itu, diatur pula mengenai serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota untuk pengelolaannya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, pencabutan insentif, dan denda administratif.\n2. Setiap orang yang melakukan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, dan perintah pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 3 OF 2020
REGARDING
HOUSING DEVELOPMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the provision of housing as a basic need supported by adequate environmental infrastructure, community facilities, and public utilities is one of the government's efforts to realize welfare for the community;
that to implement the provisions of Article 36 paragraph (3), Article 49 paragraph (3) and Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, it is necessary to establish regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Housing Development;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eae6d49d-0643-4486-9662-b3e74de5c978","actionData","errors"]