[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eadde601-fd52-47b3-808a-3c964bbb207a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-03-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-INDUK-PEMBANGUNAN-KEPARIWISATAAN-KABUPATEN-BANGKA-BARAT-TAHUN-2018-2027
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8\r\nayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2009; UU No. 23 Thn 2014; PP No. 50 Thn 2011; Perda Prov Kep. Babel No. 7 Thn 2016; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2015; Perda Kab. Bangka Barat No. 1 Thn 2014. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027; Kedudukan. Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perencanaan; Prinsip,Visi, Misi; Tujuan, Konsep, dan Kebijakan; Strategi Pembangunan Kepariwisataan; Rencana Perwilayahan Pariwisata Daerah; Pelaksanaan dan Pengendalian; Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018. \n 36 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027 (RIPPARKAB).

Latar Belakang dan Tujuan:

RIPPARKAB bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk. RIPPARKAB menjadi pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten.

Ketentuan Substansial:

RIPPARKAB mencakup empat aspek utama pembangunan kepariwisataan:

Destinasi Pariwisata: Pengembangan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya.
Industri Pariwisata: Pembangunan industri pariwisata yang berpihak pada nilai-nilai sejarah dan masyarakat lokal, berdaya saing, dan beretika.
Pemasaran Pariwisata: Pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata yang terpadu dengan sektor ekonomi lainnya.
Kelembagaan Kepariwisataan: Pembangunan sistem kelembagaan kepariwisataan serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Visi pembangunan kepariwisataan adalah mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai destinasi pariwisata sejarah, budaya, dan alam yang berbasis masyarakat, berdaya saing global, dan berkelanjutan pada tahun 2027.

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan adalah konsep Pariwisata Pusaka berbasis Konservasi, Pendidikan, dan Masyarakat.

Strategi pembangunan kepariwisataan meliputi strategi pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Rencana perwilayahan pariwisata daerah meliputi rencana struktur perwilayahan pariwisata daerah, rencana kawasan pengembangan pariwisata daerah, dan rencana kawasan strategis pariwisata daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
ABOUT
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
WEST BANGKA REGENCY, 2018-2027

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 8 paragraph (1) and Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, tourism development is carried out based on the master plan for tourism development and the master plan for regency/municipal tourism development is regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Master Plan for Tourism Development of the Regency for 2018-2027;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eadde601-fd52-47b3-808a-3c964bbb207a","actionData","errors"]