[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eadb32a4-3e56-4b6e-b48a-05bef982342f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2016 Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten\r\nBanyuwangi.\r\n \n UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda\r\nPP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah \n Pengaturan kembali tipe dan jenis perangkat daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016. \n Perda Nomor 6 Tahun 2012 dan Perda nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk dan mengatur susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Perangkat Daerah yang dibentuk meliputi Sekretariat Daerah (Tipe A), Sekretariat DPRD (Tipe A), Inspektorat (Tipe A), Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Dinas Daerah terdiri dari berbagai dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebudayaan dan pariwisata, koperasi dan usaha mikro, pertanian, perikanan dan pangan, perindustrian dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, lingkungan hidup, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kecamatan juga ditetapkan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Bupati dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli yang masing-masing membidangi hukum, pemerintahan dan pembangunan; kemasyarakatan dan sumberdaya manusia; serta ekonomi dan keuangan.

","transitional_provisions","1. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2016
CONCERNING
FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
BANYUWANGI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUWANGI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation and Composition of the Regional Apparatus of Banyuwangi Regency. \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41) as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eadb32a4-3e56-4b6e-b48a-05bef982342f","actionData","errors"]