[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ead01dd1-1c60-4e30-b16e-fb4535d65a7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2018 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN-KOSNTRUKSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4, TLD NO.74, LL KAB LANDAK : 42 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:	\n \n bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuh kembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperluhkan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.2 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2000, PP no.29 Tahun 2000, PP No.30 Tahun 2000, Perpres No.54 Tahun 2010 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Usaha Jasa Konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan Pertanggungjawaban Dinas yang memberikan IUJK; Sistem Informasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018. \n Peraturan ini memiliki 20 halaman dan 22 halaman lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim usaha yang baik di bidang jasa konstruksi. Latar belakangnya adalah peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan perlunya pengaturan yang jelas mengenai izin usaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Usaha Jasa Konstruksi: Mencakup jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi.
Bentuk Usaha: Dapat berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha.
Kewajiban IUJK: Badan usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib memiliki IUJK yang mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
Persyaratan Permohonan IUJK: Meliputi kepemilikan penanggung jawab teknik dengan sertifikat keahlian/keterampilan, serta pemenuhan persyaratan administrasi seperti akta pendirian, sertifikat badan usaha, dan dokumen lainnya.
Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK: Pemegang IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, serta wajib memenuhi ketentuan keteknikan, keselamatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pemberdayaan dan Pengawasan: Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap penerbitan IUJK melalui penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan.

Peraturan ini juga mengatur tentang laporan pertanggungjawaban Dinas yang memberikan IUJK, sistem informasi jasa konstruksi, dan kewenangan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.\n2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:\na. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau\nb. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2) (tidak mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi dalam IUJK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUJK, dan/atau pencabutan IUJK.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANDAK
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that construction services play an important and strategic role in fostering the growth of various industries of goods and services needed as drivers of regional development aimed at increasing accessibility and mobility space for the community towards various socio-economic activities;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in construction services, it is necessary to regulate Construction Services Business License;
that national business entities that carry out construction services business are required to have a business license issued by the Regional Government in their domicile in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ead01dd1-1c60-4e30-b16e-fb4535d65a7b","actionData","errors"]