Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini membentuk organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sekretariat Daerah bertugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli. Inspektorat melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan BUMD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dinas-dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai bidangnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD/RSKD) mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang teknis. Kota dan Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur. Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah masing-masing. Satpol PP memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda dan Pergub.

1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 2. Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi (P3D) tetap berlaku sampai dilakukan penataan personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi (P3D) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(-)