[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eab7ea1d-dca0-415c-acb6-20887058f53b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang milik daerah - pengelolaan BMD
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); \n Barang milik daerah meliputi:\r\na. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau\r\nb. barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.\r\nBarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:\r\na. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;\r\nb. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;\r\nc. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nd. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau\r\ne. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. \r\nPengelolaan barang milik daerah meliputi:\r\na. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;\r\nb. pengadaan;\r\nc. penggunaan;\r\nd. pemanfaatan;\r\ne. pengamanan dan pemeliharaan;\r\nf. penilaian;\r\ng. pemindahtanganan;\r\nh. pemusnahan;\r\ni. penghapusan;\r\nj. penatausahaan; dan\r\nk. pengawasan dan pengendalian.\r\nWalikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.\r\nPemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:\r\na. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;\r\nb. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;\r\nc. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;\r\nd. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;\r\ne. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;\r\nf. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;\r\ng. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan\r\nh. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.\r\nSekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:\r\na. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;\r\nb. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;\r\nc. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;\r\nd. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;\r\ne. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;\r\nf. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan\r\ng. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.\r\nPengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.\r\nPenggunaan barang milik daerah meliputi:\r\na. penetapan status penggunaan barang milik daerah;\r\nb. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;\r\nc. penggunaan sementara barang milik daerah; dan\r\nd. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.\r\nObjek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:\r\na. tanah dan/atau bangunan; dan\r\nb. selain tanah dan/atau bangunan.\r\nBentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:\r\na. Sewa;\r\nb. Pinjam Pakai;\r\nc. KSP;\r\nd. BGS atau BSG; dan\r\ne. KSPI.\r\nPengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.\r\nPenilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau\r\npemindahtangan barang milik daerah kecuali dalam hal:\r\na. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau\r\nb. pemindahtanganan dalam bentuk hibah,\r\nPemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara:\r\na. penjualan;\r\nb. tukar menukar;\r\nc. hibah; dan\r\nd. penyertaan modal pemerintah daerah.\r\nObjek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada\r\nPengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:\r\na. tanah dan/atau bangunan;\r\nb. selain tanah dan/atau bangunan.\r\nPenyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:\r\na. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Walikota;\r\nb. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan.\r\nPemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:\r\na. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau\r\nb. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPenghapusan barang milik daerah meliputi:\r\na. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;\r\nb. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan\r\nc. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.\r\nPengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:\r\na. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau\r\nb. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.\r\nSetiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 86 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini mengatur pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dengan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Kepala SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, dan Kepala SKPD adalah Pengguna Barang. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG), dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI). Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.","transitional_provisions","1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Walikota dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Walikota, dengan melampirkan: Usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan Laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.\n2. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan: Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang – kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.\n3. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\n4. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.\n2. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.\n3. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda.\n4. Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI, mitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.\n5. Mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal belum melakukan perbaikan barang milik daerah yang tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas barang milik daerah.\n6. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan / atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 7 OF 2016
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 105 and Article 110 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Assets, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Regional Assets;

In View Of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 45);
Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 5, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eab7ea1d-dca0-415c-acb6-20887058f53b","actionData","errors"]