[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eab78695-c8cd-4834-9d33-d677e31aefd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-06-30","effective_date","2014-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

disabilitas-perlindungan-pelayanan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan haknya agar mendapat penerimaan penuh disegala lapisan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambingan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 43 Tahun 1998. \n Dalam Peraturan ini diatur mengenai perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, kesamaan setempat; penyediaan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, informasi dan tanda khusus bagi penyandang disabilitas, partisipasi dan peran masyarakat, tim koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, insentif dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi-sanksi, penyidikan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif, pemberian penghargaan, tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup mereka, mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban penyandang disabilitas, kesamaan kesempatan dalam berbagai bidang (pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan publik lainnya, seni budaya, dan olahraga), penyediaan aksesibilitas (fisik dan non-fisik) pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum, rehabilitasi (medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial), bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, informasi dan tanda khusus, partisipasi dan peran masyarakat, pembentukan Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKP2KS), serta pemberian insentif dan penghargaan.

Peraturan ini mengatur kewajiban pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Badan Usaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang akan dan sudah beroperasi harus segera menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas setelah berlakunya Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.\n2. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini segera ditetapkan Peraturan pelaksanaannya oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan.","sanctions","1. Barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin.\n2. Setiap penanggung jawab Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA
NUMBER 6 OF 2014
ON
PROTECTION AND SOCIAL WELFARE SERVICES
FOR PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Human Rights are fundamental rights that are naturally\nattached to human beings, are universal and\nlasting so that they must be protected, respected, and\nmaintained;
that the State of the Republic of Indonesia respects and\nupholds human dignity so that\nprotection and advancement of vulnerable groups\nespecially persons with disabilities need to be improved;
that persons with disabilities are part of\nthe community which shall have the same position, rights, obligations, and\nrole so that to realize independence\nand welfare, recognition, respect\nand fulfillment of their rights are needed in order to receive full acceptance in\nall levels of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eab78695-c8cd-4834-9d33-d677e31aefd6","actionData","errors"]