[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eaa14d99-5a67-401f-a16e-99b49a372607","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-10-10","effective_date","2017-10-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN – PERPUSTAKAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 501
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu didukung perpustakaan sebagai sarana dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan dalam hal perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.\r\nBab I\t\t: Ketentuan Umum\r\nBab II\t\t: Kebijakan dan Tanggung Jawab\r\nBab III\t\t: Sumber Daya Manusia Perpustakaan\r\nBab IV\t\t: Layanan Perpustakaan\r\nBab V\t\t: Koleksi Perpustakaan\r\nBab VI\t\t: Organisasi Perpustakaan\r\nBab VII\t\t: Prasarana dan Sarana\r\nBab VIII\t: Pendanaan\r\nBab IX\t\t: Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, dan Penghargaan\r\nBab X\t\t: Pembudayaan Kegemaran Membaca\r\nBab XI\t\t: Pembinaan\r\nBab XII\t\t: Ketentuan Sanksi\r\nBab XIII\t : Ketentuan Penutup\r\nPenjelasan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017. \n 31 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat melalui pengembangan budaya gemar membaca dan pendayagunaan perpustakaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perpustakaan, termasuk menetapkan kebijakan, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, mengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, mewujudkan masyarakat gemar membaca, memfasilitasi perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat, menyediakan prasarana dan sarana bagi pemustaka disabilitas, serta mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah.

\r\n\r\n

SKPD yang menangani urusan perpustakaan memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan, membina sumber daya manusia, dan membangun kerjasama antar perpustakaan.

\r\n\r\n

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

\r\n\r\n

Penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan standar pelayanan minimal dan standar nasional perpustakaan, mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai perkembangan teknologi informasi, memberikan layanan kepada pemustaka berkebutuhan khusus, dan mendaftarkan perpustakaannya ke SKPD urusan perpustakaan.

\r\n\r\n

Sekolah wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar, memiliki koleksi buku teks pelajaran yang mencukupi, mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, dan mengalokasikan dana sekurang-kurangnya lima persen dari anggaran belanja operasional sekolah untuk pengembangan perpustakaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas kewajiban dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian bantuan pembinaan, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
JAKARTA CAPITAL CITY

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
JAKARTA CAPITAL CITY
NUMBER 2 of 2017
CONCERNING
LIBRARY MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA CAPITAL CITY,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the intelligence of community life, it is necessary to foster a culture of reading through the development and utilization of libraries;
that with the enactment of Law Number 43 of 2007 concerning Libraries, it is necessary to support libraries as a means of providing convenience for the public to improve insight and knowledge which is regulated in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Library Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eaa14d99-5a67-401f-a16e-99b49a372607","actionData","errors"]