[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea95af77-3882-4a6c-b47c-8000606af14e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 15 Tahun 2014","number","15","year","2014","published_date","2014-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Hutan Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hutan - kota
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hutan Kota
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa hutan kota mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam \r\nmenunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya guna\r\nmenciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem\r\nperkotaan; \r\nb. bahwa agar fungsi dan peran hutan kota dalam menciptakan\r\nkelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan\r\nyang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya dapat\r\ndipertahankan maka dipandang perlu menetapkan ketentuan\r\nmengenai pembangunan pengelolaan hutan kota di wilayah Kota\r\nSurabaya dalam suatu peraturan perundang-undangan; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Undang-Undang No. 5 Tahun 1990; Undang-Undang No. 6 Tahun 1994; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2010. \n Materi pokok: PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEMBIAYAAN , SANKSI ADMINISTRATIF , KETENTUAN PENYIDIKAN , KETENTUAN PIDANA \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah halaman : 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota bertujuan untuk menciptakan keindahan, kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Tujuan ini diwujudkan melalui upaya menekan peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran udara, mencegah penurunan air tanah dan permukaan tanah, serta mencegah banjir, kekeringan, dan intrusi air laut.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan hutan kota yang meliputi penunjukan lokasi dan luas berdasarkan RTRW Daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perencanaan dan pelaksanaan, penetapan kawasan sebagai hutan kota, dan pengelolaan sesuai tipe dan bentuk hutan kota. Pengelolaan meliputi penyusunan rencana pengelolaan, budi daya dan pembibitan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban terkait hutan kota. Pemerintah Daerah berwenang melakukan penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan hutan kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan hutan kota, terutama pada tanah negara melalui pemberian hak pengelolaan. Pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota dapat memperoleh insentif. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan atau penurunan fungsi hutan kota, serta dilarang melakukan tindakan yang merusak atau mengganggu kelestarian hutan kota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pengumuman di media massa, mengembalikan kondisi dan fungsi hutan kota sesuai keadaan semula dengan biaya dibebankan kepada pelanggar, denda administratif, pembekuan perizinan tertentu, dan/atau pencabutan perizinan tertentu.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 15 OF 2014
REGARDING
URBAN FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

Considering:

that urban forests have an important function and role in supporting human life and other living creatures in order to create sustainability, harmony and balance of urban ecosystems;
that in order for the function and role of urban forests in creating sustainability, harmony and balance of urban ecosystems which includes elements of the social and cultural environment to be maintained, it is deemed necessary to stipulate provisions regarding the development of urban forest management in the Surabaya City area in a statutory regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Urban Forests;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea95af77-3882-4a6c-b47c-8000606af14e","actionData","errors"]