[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea93021e-d766-4af3-bc53-19e08cf34ba1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-4-TAHUN-2012-TENTANG-PENYELENGGARAAN-ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.48
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengaturan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk di Kabupaten Jembrana;\r\nb. bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Jembrana, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan meliputi definisi istilah dalam ketentuan umum, kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persyaratan kepemilikan KTP-el, elemen data yang tercantum dalam KTP-el, jenis kutipan akta pencatatan sipil, penggantian asuransi dengan santunan kematian, jangka waktu pencatatan kelahiran, domisili pencatatan kelahiran, pelaporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, pelaporan kematian, dan sanksi administratif.

Ketentuan substansial mencakup perubahan azas peristiwa menjadi azas domisili dalam pengurusan akta-akta dan perubahan pemberian asuransi menjadi santunan kematian. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban membawa KTP-el saat bepergian dan sanksi administratif jika tidak membawa, serta sanksi bagi WNI yang tidak melaporkan diri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000,00.\n2. Setiap orang asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00.\n3. WNI yang tidak melaporkan diri dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBRANA
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBRANA,

Considering:

that the regulation of population administration is one of the efforts to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by Residents in Jembrana Regency;
that Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration has been enacted, the Regional Regulation of Jembrana Regency Number 4 of 2012 concerning the Implementation of Population Administration needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea93021e-d766-4af3-bc53-19e08cf34ba1","actionData","errors"]