[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea74d62d-78a8-479f-8743-d6aafab62a96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","Penyelenggaraan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN JALAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Jalan sebagai prasarana sistem transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang, untuk mewujudkan tercapainya pelayanan prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara optimal; Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan\r\njalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013. \n PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN; RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN\r\nANGKUTAN JALAN KABUPATEN; PERAN, BAGIAN-BAGIAN, DAN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN; STATUS DAN FUNGSI JALAN; PENETAPAN DAN PENGENDALIAN KELAS JALAN; PERLENGKAPAN JALAN; PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN; MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018. \n 56 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mendukung keserasian antara jalan desa dan kabupaten, menjadi pedoman dalam perencanaan jaringan jalan, mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah, mewujudkan peran masyarakat dan penyelenggara jalan, serta mewujudkan sistem jaringan jalan yang terpadu.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa:**\n * Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa.\n * Wewenang penyelenggara jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.\n * Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan dilakukan melalui pembangunan sesuai keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, uji laik fungsi, inspeksi, dan audit jalan.\n2. **Wewenang Penyelenggara Jalan:**\n * OPD terkait bertanggung jawab dalam urusan pemerintah daerah di bidang jalan, sarana dan prasarana lalu lintas, penerangan jalan umum, tanaman dan pohon jalan, perizinan pemanfaatan jalan, dan penegakan perda.\n3. **Pengaturan dan Pembinaan Jalan:**\n * Pengaturan jalan meliputi perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan status jalan, dan penyusunan perencanaan jaringan jalan.\n * Pembinaan jalan meliputi pemberian bimbingan, penyuluhan, perizinan, rekomendasi, dispensasi, dan pengembangan teknologi terapan.\n4. **Pembangunan dan Pengawasan Jalan:**\n * Pembangunan jalan meliputi perencanaan teknis, pemrograman penganggaran, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan.\n * Pengawasan jalan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.\n5. **Peran Serta Masyarakat:**\n * Masyarakat berhak memberikan usulan, saran, atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai rencana umum jaringan jalan, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, peran dan bagian-bagian jalan, status dan fungsi jalan, penetapan dan pengendalian kelas jalan, pemberian nama jalan, perlengkapan jalan, fasilitas parkir dan pendukung, pengadaan tanah, izin pemanfaatan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, forum lalu lintas, laik fungsi jalan, dampak lingkungan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan/pembubaran kegiatan, pembatalan/pencabutan izin, dan pembongkaran.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 132 huruf a, huruf b, huruf c, dikenai Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 132 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dikenai Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERDANG BEDAGAI
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
ROAD MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

\n\n \n \n

Considering:

that roads as infrastructure of the transportation system have a very strategic role in supporting development in various fields, to realize the achievement of transportation infrastructure services for the community and increase regional competitiveness, the regional government must ensure the optimal implementation of the role of roads;
that based on Article 16 paragraph (1) of Law Number 38 of 2004 concerning Roads, the authority of the regency government in road management includes the management of regency and village roads;
that based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, the Regional Government as the organizer of road traffic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea74d62d-78a8-479f-8743-d6aafab62a96","actionData","errors"]