[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea6d4d7b-c54f-41e4-9861-3fc64d014321","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-03-15","effective_date","2017-03-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman","place_of_enactment","Parit Malintang","theme","PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman bagi masyarakat miskin. Latar belakangnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat miskin di hadapan hukum, serta belum meratanya pemberian bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin akses keadilan, mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum yang merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

Ketentuan substansial meliputi:

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum, yang bertugas menyusun kebijakan, standar, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan.
Syarat bagi Pemberi Bantuan Hukum, yaitu berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.
Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, termasuk hak pemberi untuk merekrut advokat dan menerima anggaran, serta kewajiban melaporkan program dan penggunaan anggaran. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga selesai dan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum.
Tata cara pemberian bantuan hukum, mulai dari pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga proses pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.
Tata cara penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD, hibah, atau sumbangan, serta mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.\n2. Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31 dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG PARIAMAN
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PADANG PARIAMAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
ON
LEGAL AID ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG PARIAMAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Government as part of the state administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia is responsible for providing protection and guarantees for the enforcement of the rights of poor people before the law;
that the provision of legal aid by the Government has not fully reached the poor who experience legal problems in Padang Pariaman Regency;
that to implement the provisions of Article 19 of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to regulate it by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea6d4d7b-c54f-41e4-9861-3fc64d014321","actionData","errors"]