[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea611a45-8d77-4887-abc8-6a57d8784d40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1956 tentang Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1956","number","11","year","1956","published_date","1956-03-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1956
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN. 1956/No. 17, LLBPHN : 11 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1956. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia dengan membentuk organisasi yang membantu pemerintah dalam mengatur dunia perniagaan dan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembinaan pemerintah dapat berjalan lebih lancar dan sejalan dengan pembangunan negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan pembentukan Dewan Perniagaan dan Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, terdiri dari 15 hingga 50 anggota, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Dewan bertugas memperhatikan kepentingan perniagaan dan perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk mendirikan majelis-majelis perniagaan dan perusahaan, memberikan penerangan umum, dan memberikan bantuan kepada badan-badan yang bertujuan memajukan kepentingan umum perniagaan dan perusahaan. Dewan juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat, mengumpulkan data statistik, dan mengadakan pemungutan atas jasa-jasa yang dilaksanakan. Keuangan Dewan berasal dari pendapatan pemungutan, bantuan keuangan, dan pendapatan lain. Majelis-majelis perniagaan dan perusahaan juga didirikan di daerah-daerah tertentu dengan persetujuan Menteri Perekonomian, dan memiliki tugas serta kewenangan yang serupa dengan Dewan.

","transitional_provisions","1. Selama Dewan Perniagaan dan Perusahaan belum diadakan, tugas dan kewajiban dijalankan oleh Dewan Ekonomi Indonesia Pusat yang berkewajiban menyiapkan Dewan Perniagaan dan Perusahaan dalam satu tahun.\n2. Anggota Dewan Perniagaan dan Perusahaan dipilih pertama kali oleh Pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Pusat dengan persetujuan Menteri Perekonomian.\n3. Majelis-majelis Perniagaan dan Perusahaan tidak boleh diadakan sebelum Dewan Perniagaan dan Perusahaan didirikan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 2 Tahun 1964 tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42465/perpres-no-2-tahun-1964","875e14ae-4ae4-4076-84d6-a94e866a630d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 1956
CONCERNING
COUNCILS AND ASSEMBLIES OF COMMERCE AND INDUSTRY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that for the sake of Indonesian economic development, organizations are needed to assist the Government, especially in regulating the world of commerce and industry, so that it can be in line with the aims of national development and also ensure that Government guidance can be carried out more smoothly;
Hearing:	The Council of Ministers in its 53rd meeting on February 24, 1956;

DECIDES:

To stipulate:

REGULATION CONCERNING COUNCILS AND ASSEMBLIES OF COMMERCE AND INDUSTRY.

CHAPTER I.
COUNCIL OF COMMERCE AND INDUSTRY.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea611a45-8d77-4887-abc8-6a57d8784d40","actionData","errors"]