[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea5683f0-6945-41c6-87a5-718bd3cd3a05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2018 tentang TATA NIAGA DAN PEMBATASAN ANGKUTAN BUAH SAWIT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2018","number","09","year","2018","published_date","2018-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","TATA NIAGA DAN PEMBATASAN ANGKUTAN BUAH SAWIT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA NIAGA-PEMBATASAN ANGKUTAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2018 NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA NIAGA DAN PEMBATASAN ANGKUTAN BUAH SAWIT
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman \r\nunggulan Kabupaten Paser yang hasilnya dapat \r\nmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku \r\nusaha serta mempunyai dampak positif bagi peningkatan \r\nperekonomian daerah; \r\nb. bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki nilai tambah \r\npemasaran dan perniagaan yang belum dikelola secara\r\nadil, transparan dan berdaya saing tinggi; \r\nc. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan \r\nsawit di Kabupaten Paser memerlukan pengaturan \r\nmengenai tata niaga dan pembatasan Angkutan sawit \r\nguna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan \r\nkeselamatan lalu lintas Angkutan jalan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga dan \r\nPembatasan Angkutan Buah Sawit; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERMENTAN NO.01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 \n Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, \r\nsumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, \r\npanen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Pekebun Kelapa Sawit yang disebut Pekebun adalah orang \r\nperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha \r\nperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Tata niaga dan pembatasan Angkutan buah sawit diselenggarakan \r\nberdasarkan asas: \r\na. kedaulatan; \r\nb. kemandirian; \r\nc. manfaat; \r\nd. kebersamaan; \r\ne. keterbukaan; dan \r\nf. efesiensi-berkeadilan.\r\nKemitraan Usaha Perkebunan kelapa sawit wajib dituangkan dalam \r\nperjanjian kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, \r\nsaling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling \r\nketergantungan di antara para pihak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018. \n Mengatur PERBUP tentang pengangkutan\r\nMengatur PERBUP tentang prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha \r\npengumpulan dan penampungan sementara TBS (Tandan Buah Segar Kelapa Sawit) \n 20 hlm. 6 lamp. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tata niaga dan pembatasan angkutan buah sawit di Kabupaten Paser. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengendalikan tata niaga perkebunan buah sawit, menyediakan lapangan pekerjaan, melindungi harga wajar TBS, meningkatkan produksi dan daya saing, serta mengelola sumber daya perkebunan secara berkelanjutan.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n1. **Kemitraan Usaha:** Pelaku usaha pengolahan kelapa sawit wajib bermitra dengan kelembagaan pekebun melalui perjanjian tertulis yang diketahui oleh Bupati.\r\n2. **Pengelolaan Tata Niaga Buah Sawit:** Meliputi penetapan harga TBS oleh tim provinsi, tata cara panen dengan rotasi 7 harian, penilaian mutu panen, sortasi TBS di pabrik, penetapan berat TBS menggunakan timbangan terstandarisasi, dan pengangkutan yang mematuhi ketentuan pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.\r\n3. **Pembiayaan Usaha Perkebunan Buah Sawit:** Bersumber dari dana pelaku usaha, lembaga pembiayaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah, digunakan untuk pengembangan SDM, penelitian, promosi, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan.\r\n4. **Perizinan:** Pelaku usaha pengumpulan dan penampungan sementara TBS wajib bermitra dengan BUMDes dan memiliki izin dari Bupati.\r\n5. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit:** Bupati menyusun perencanaan manajemen lalu lintas dan melakukan pembatasan angkutan sawit, termasuk larangan melewati jalan umum dan kewajiban membangun jalan khusus bagi perusahaan perkebunan.\r\n6. **Analisis Dampak Lalu Lintas:** Setiap pembangunan terkait pengangkutan sawit yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas dan memperoleh persetujuan Bupati.\r\n\r\nPeraturan ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan tata niaga buah sawit, kerjasama dan koordinasi pembatasan angkutan sawit, peran serta masyarakat, serta pembiayaan penyelenggaraan kegiatan terkait.","transitional_provisions","1. Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan Kelembagaan Pekebun dan/atau Pekebun yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan Perkebunan atau Kelembagaan Pekebun yang melakukan jual beli tanpa Perjanjian Kemitraan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan jika tidak dipenuhi dapat dikenakan pencabutan izin usaha.\r\n2. Pelaku usaha pengolahan TBS yang tidak sesuai ketentuan harga dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembekuan sementara izin operasional.\r\n3. Pelaku usaha pengumpulan dan penampungan sementara TBS yang tidak memiliki izin usaha dikenai sanksi berupa penutupan lokasi usaha atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
TRADE SYSTEM AND RESTRICTION OF OIL PALM FRUIT TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n \n \n

that oil palm plantation is a leading commodity of
Paser Regency, the results of which can
improve the welfare of the community and business actors
and have a positive impact on improving
the regional economy;

\n that oil palm plantations have added value in
marketing and trade that has not been managed fairly,\n

that to support oil palm plantation business activities
in Paser Regency requires regulation
regarding trade system and restriction of oil palm transportation
to improve community welfare and
road traffic safety;

that based on the considerations as
referred to in letters a, b, and c, it is necessary
to stipulate a Regional Regulation regarding

Considering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea5683f0-6945-41c6-87a5-718bd3cd3a05","actionData","errors"]