[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea4efcb4-c884-43e6-a9a1-26a43310572f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAFF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten\r\nLuwu Timur.\r\n \n 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);\r\n2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor\r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4585);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk\r\nTeknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. \r\n \n PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1\r\n\r\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\n\r\n1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;\r\n3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;\r\n4. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945;\r\n5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan\r\npemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan\r\naspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\n6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;\r\n7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur;\r\n8. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur\r\npenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur;\r\n9. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;\r\n10. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi –\r\nfungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,\r\nmemberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;\r\n11. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan.\r\n12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Luwu Timur.\r\n13. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu\r\nTimur.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2\r\n\r\nDengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas : \r\n(1) Sekretariat Daerah. (2) Sekretariat DPRD. (3) Staf Ahli.\r\n\r\nPasal 3\r\n\r\n(1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.\r\n(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif\r\nbertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\r\n(3) Staf Ahli Bupati Luwu Timur yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh\r\nSekretariat Daerah.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB III SEKRETARIAT DAERAH\r\n\r\nBagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4\r\n\r\nSekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten.\r\n\r\nPasal 5\r\n\r\nUntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :\r\na. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.\r\nb. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.\r\nd. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.\r\ne. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan Peraturan Perundang- undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha dilingkungan Sekretariat\r\nDaerah.\r\nf. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan.\r\ng. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.\r\n\r\nPasal 6\r\n\r\nUraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nBagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7\r\n\r\n(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :\r\na. Sekretaris Daerah.\r\n\r\nb. Asisten Pemerintahan, membawahi :\r\n\r\n1. Bagian Pemerintahan, membawahi :\r\na). Sub Bagian Ketataprajaan;\r\nb). Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan c). Sub Bagian Keagrariaan dan Kerjasama Daerah.\r\n\r\n2. Bagian Hukum, membawahi :\r\na). Sub Bagian Perundang-undangan;\r\nb). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan \r\nc). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.\r\n\r\nc. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :\r\n\r\n1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :\r\na). Sub Bagian Keagamaan;\r\nb). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c). Sub Bagian Sosial.\r\n2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :\r\na). Sub Bagian Perekonomian;\r\nb). Sub Bagian Pembangunan; dan\r\nc). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.\r\n\r\nd. Asisten Administrasi Umum, membawahi :\r\n\r\n1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :\r\na). Sub Bagian Tata Usaha;\r\nb). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c). Sub Bagian Keuangan dan Program.\r\n2. Bagian Humas, membawahi :\r\na). Sub Bagian Keprotokoleran;\r\nb). Sub Bagian Dokumentasi dan Sandi; dan c). Sub Bagian Humas dan Pelayanan Media.\r\n3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi :\r\na). Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;\r\nb). Sub Bagian Analisis Jabatan; dan\r\nc). Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja.\r\n\r\n(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I\r\nmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB IV\r\nSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH\r\n\r\nBagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8\r\n\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.\r\n\r\nPasal 9\r\n\r\nUntuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD\r\nmempunyai fungsi :\r\n\r\na. Fasilitasi rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\r\nb. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah;\r\nc. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nSusunan dan Struktur Organisasi\r\nPasal 10\r\n\r\n(1) Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :\r\na. Sekretaris Dewan;\r\nb. Bagian Umum, membawahi :\r\n1. Sub Bagian Tata Usaha;\r\n2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan\r\n3. Sub Bagian Humas dan Protokol.\r\nc. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi : \r\n1. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi; dan\r\n2. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-Rapat. d. Bagian Keuangan, membawahi :\r\n1. Sub Bagian Perbendaharaan; dan\r\n2. Sub Bagian Anggaran.\r\ne. Kelompok Jabatan Fungsional.\r\n\r\n(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiman tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB V\r\nKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11\r\n\r\n(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah\r\nDaerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.\r\n(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang\r\nditunjuk oleh Bupati.\r\n(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.\r\n(5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VI STAF AHLI\r\n\r\nBagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12\r\n\r\n(1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.\r\n(2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat\r\ndaerah.\r\n\r\nSusunan Staf Ahli\r\nPasal 13\r\n\r\nUntuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Staf Ahli Bupati\r\nLuwu Timur adalah sebagai berikut :\r\n(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan. (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan.\r\n(3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VII\r\nJABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14\r\n\r\n(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II/a. (2) Sekretaris Dewan adalah Jabatan eselon II/b. (3) Asisten adalah jabatan eselon II/b.\r\n(4) Staf Ahli adalah jabatan eselon II/b.\r\n(5) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon III/a. (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon\r\nIV/a \r\nPasal 15\r\n\r\n(1) Pejabat eselon II/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati.\r\n(2) Pejabat eselon II/b, pejabat eselon III/a dan pejabat eselon IV/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.\r\n\r\nPasal 16\r\n\r\n(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.\r\n(2) Pengaturan lebih lanjut tentang Staf Ahli akan diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan\r\nPeraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VIII TATA KERJA Pasal 17\r\n\r\n(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antara satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya.\r\n(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan\r\ntugas bawahannya.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18\r\n\r\nPemangku jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19\r\n\r\nDengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. \r\nPasal 20\r\n\r\nHal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 21\r\n\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk membentuk organisasi dan tata kerja yang efektif bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur.

Ketentuan Substansial:

Sekretariat Daerah:

Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Fungsinya meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, perlengkapan, dan tata usaha, serta pembinaan kemasyarakatan. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum, yang masing-masing membawahi beberapa bagian dan sub bagian.

Sekretariat DPRD:

Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Fungsinya meliputi fasilitasi rapat anggota DPRD, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, serta pengelolaan tata usaha DPRD. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris Dewan, Bagian Umum, dan Bagian Risalah dan Persidangan, yang masing-masing membawahi beberapa sub bagian.

Staf Ahli Bupati:

Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[91,97],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Perda Kab. Luwu Timur No. 28 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333042/perda-kab-luwu-timur-no-28-tahun-2006","8ae523b5-6591-4a19-b791-75d9e9abc0b3",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"Perda Kab. Luwu Timur No. 27 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333041/perda-kab-luwu-timur-no-27-tahun-2006","42049bdf-da8e-4d39-b0f6-41ae009e4006","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER: 02 YEAR 2008
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF REGIONAL SECRETARIAT,
SECRETARIAT OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL AND GOVERNMENT EXPERT STAFF
LUWU TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation
Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it is deemed
necessary to form the Organization and work procedures of the Regional Secretariat,
Secretariat of the Regional People's Representative Council and Expert Staff who
carry out government affairs which are the authority of the autonomous
Luwu Timur Regency;
that for the purposes referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a
regional regulation regarding the Organization and Work Procedures of the Regional Secretariat,
Secretariat of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea4efcb4-c884-43e6-a9a1-26a43310572f","actionData","errors"]