[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea4a8fbb-31ae-484a-aa07-2b97d5c26fcb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-11-27","effective_date","2013-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan-kawasan-perkotaan-perdesaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan\r\nkeharmonisan antara fungsi kawasan perkotaan dan\r\nkawasan perdesaan sebagai tempat pemukiman,\r\npelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan\r\npusat kegiatan ekonomi di daerah maka kawasan\r\nperkotaan perlu diatur penataannya ;\r\nb. bahwa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang\r\nselaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan\r\nkonservasi sumber daya alam dengan memperhatikan\r\nkepentingan antar kawasan dan kepentingan umum\r\ndalam kawasan perdesaan disusun secara partisipatif,\r\nproduktif dan berkelanjutan, maka kawasan perdesaan\r\nperlu diatur pengembangannya; \r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang\r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang perlu mengatur\r\ntentang pengembangan kawasan perkotaan dan\r\nperdesaan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan\r\nKawasan Perkotaan dan Perdesaan. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar. Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah ·\r\ndiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20\r\nTahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6\r\nTahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1\r\nTahun 2013. \n Peraturan ini mengatur tentang Pengembangan wilayah yang memiliki fungsi utama\r\nlindung atau budi daya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai tempat kegiatan utama, pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan dan sosial, serta pusat kegiatan ekonomi. Latar belakangnya adalah perlunya penataan kawasan perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.\n\nKetentuan substansial mencakup strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang dilaksanakan dengan mengupayakan pemenuhan prasarana dan sarana, mengoptimalkan fungsi prasarana dengan melibatkan masyarakat, mengupayakan keterpaduan kawasan, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Pengembangan khusus kawasan perkotaan meliputi pembentukan lingkungan perumahan yang fungsional, penyediaan prasarana dan sarana yang terpadu, pemenuhan standar ruang terbuka hijau, kemudahan aksesibilitas, dan penindakan tegas pelanggaran pembangunan. Pengembangan khusus kawasan perdesaan meliputi optimalisasi peran serta masyarakat dan pemerintah desa, memperhatikan karakteristik sosial budaya dan lingkungan, mengupayakan kemudahan aksesibilitas, dan mengedepankan optimalisasi potensi kawasan perdesaan setempat.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang meliputi koordinasi, sosialisasi peraturan, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, serta pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan mencakup kriteria kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kawasan agropolitan. Pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KARANGANYAR REGENCY
YEAR 2013 NUMBER 17

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 17 OF 2013
CONCERNING
URBAN AND RURAL AREA DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

That in order to realize a balance and harmony between the functions of urban areas and rural areas as places for settlements, public and social services, as well as the function of economic activity center in the region, the arrangement of urban areas needs to be regulated;
that in order to encourage economic growth that is in harmony with environmental preservation and natural resource conservation by taking into account inter-regional interests and public interests in rural areas which are prepared in a participatory, productive and sustainable manner, the development of rural areas needs to be regulated;
that in order to implement the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea4a8fbb-31ae-484a-aa07-2b97d5c26fcb","actionData","errors"]