[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea429f4b-7bcd-4153-8e4c-d40ebd485bf5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan sosial - penyelenggaraan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.84, TLD NO.70
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi untuk mewujudkannya melalui upaya yang mengarah pada tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat serta memulihkan fungsi sosial, dan termasuk di dalamnya meningkatkan kerukunan dan sinergitas kehidupan sosial beragama. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1964; UU No.24 Tahun 2007; UU No.13 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; PP No.39 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang wewenang dan tanggung jawab, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumber daya, kerja sama, peran serta masyarakat, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji; dan\r\nPeraturan Gubernur Sulawedsi Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji Provinsi Sulawesi Tengah. \n Penjelasan : 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12);\n2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 50).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan daya saing daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat, serta memulihkan fungsi sosial, termasuk meningkatkan kerukunan dan sinergitas kehidupan sosial beragama.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran, menyusun rencana, melaksanakan penyelenggaraan, menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial, memfasilitasi partisipasi masyarakat, memfasilitasi Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pemberdayaan sosial (melalui pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan dari masyarakat serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS), rehabilitasi sosial (termasuk penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan rehabilitasi korban bencana), perlindungan dan jaminan sosial (melalui pengelolaan data fakir miskin, penerbitan izin orang tua angkat, dan perlindungan korban bencana), serta fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu (seperti peringatan hari besar keagamaan dan kegiatan sosial keagamaan tingkat Provinsi dan Nasional).

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n2. Seluruh kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.\n3. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 12 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28226/perda-prov-sulawesi-tengah-no-12-tahun-2009","d724cbad-7437-41e8-85b4-1066b4c92a09","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Considering:

that the administration of regional governmental affairs aims to accelerate the realization of community welfare through improved services, empowerment, and community participation, as well as increased regional competitiveness;
that the administration of social welfare is the authority and responsibility of the Provincial Regional Government to realize it through efforts that lead to the goal of meeting the basic needs of the community, improving the welfare of the community, and increasing public awareness, ability, and concern, as well as restoring social functions, and including improving harmony and synergy in religious social life;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea429f4b-7bcd-4153-8e4c-d40ebd485bf5","actionData","errors"]