Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016

(-)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pejabat yang membidangi kepegawaian dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Peraturan ini mengatur mengenai jenjang jabatan, jenjang pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pelelang, yang terdiri dari Pelelang Ahli Pertama, Pelelang Ahli Muda, dan Pelelang Ahli Madya. Uraian tugas/kegiatan berdasarkan jenjang jabatan juga diatur, meliputi kegiatan penelitian dokumen lelang, penatausahaan persiapan lelang, telaahan administrasi jaminan lelang, penyelenggaraan lelang, penyusunan risalah lelang, dan penatausahaan pasca lelang, yang dibedakan berdasarkan kategori lelang (A, B, dan C).

Selain itu, peraturan ini juga mengatur angka kredit kumulatif yang harus diperoleh untuk kenaikan jabatan dan pangkat, serta angka kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penilaian kinerja, konversi hasil penilaian kinerja, dan penetapan angka kredit juga diatur secara rinci. Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan dibentuk untuk menjamin objektivitas penilaian kinerja.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kenaikan pangkat dan jabatan, pengangkatan pertama dan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan pangkat.

(-)

(-)