Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36); 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 61).

Peraturan Daerah ini menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan ini memberikan gambaran rinci mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta kinerja operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2017. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp 29.864.031.011.506,22 dan belanja sebesar Rp 28.878.134.635.610,34, menghasilkan surplus sebesar Rp 985.896.375.895,88. Neraca mencatat total aset sebesar Rp 37.803.988.645.464,48, kewajiban sebesar Rp 1.255.732.208.278,32, dan ekuitas sebesar Rp 36.548.256.437.186,21. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas akhir sebesar Rp 2.767.649.630.336,35. Laporan Operasional mencatat surplus kegiatan operasional sebesar Rp 7.153.265.768.277,60. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencatat saldo akhir sebesar Rp 2.764.951.383.041,23. Laporan Perubahan Ekuitas mencatat ekuitas akhir sebesar Rp 6.548.256.437.186,21. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga melampirkan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(-)