[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea24ca8f-37bd-4b56-8e20-3c909df1ac02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Rencana Induk Pengembangan E-Government","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDA - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pengembangan E-Government
ABSTRAK:	\n \n bahwa kegiatan pemerintah daerah menuntut\r\nstandar pelayananan minimal yang lebih cepat\r\ndan akurat sebagai salah satu tuntutan\r\nmasyarakat yang makin meningkat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\ndibutuhkan pengembangan pelayanan publik\r\nberbasis TIK secara tepat sasaran yang\r\ndilakukan melalui integrasi suprastruktur,\r\ninfrasruktur dan sistem informasi di lingkungan\r\ndaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana\r\nInduk Pengembangan e-Government; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 \n Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Penyelenggaraan E-Government; Evaluasi; Pemeliharaan; Keabsahan Dokumen; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peraturan ini mengatur penyelenggaraan e-Government yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, tata kelola e-Government, penggunaan internet, peningkatan kapasitas, kerja sama, pengamanan, dan pengawasan. Perangkat Daerah teknis memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan informasi dan sarana komunikasi internal, menjaga rahasia Data Pribadi, serta memiliki rencana keberlangsungan kegiatan. Penyelenggara e-Government untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel. Domain resmi daerah adalah www.banyumaskab.go.id. Perangkat Daerah teknis memfasilitasi pengembangan kapasitas di bidang TIK dan dapat melakukan kerjasama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga. Perangkat Daerah teknis juga wajib menyediakan rekam jejak audit dan melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Informasi. Evaluasi pengembangan e-Government dilakukan setiap tahun dan dilaporkan kepada Bupati.","transitional_provisions","1. Sistem informasi dan komunikasi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2012

MASTER PLAN FOR E-GOVERNMENT DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the activities of the regional government demand minimal service standards that are faster and more accurate as one of the demands of an increasingly increasing society;
that to fulfill the needs as intended in letter a, it is necessary to develop targeted ICT-based public services which are carried out through the integration of superstructure, infrastructure and information systems within the region;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Master Plan for e-Government Development;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea24ca8f-37bd-4b56-8e20-3c909df1ac02","actionData","errors"]