[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea1926b1-3431-4c5a-90d0-e5365bb249c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2016","number","01","year","2016","published_date","2016-01-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Timur","place_of_enactment","Sangatta","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035\r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.26 tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; kelembagaan; hak kewajiban dan peran serta masyarakat; ketentuan lain; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 66 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, serasi, dan optimal menuju Kutai Timur Mandiri dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Kebijakan Penataan Ruang:

Pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.
Optimalisasi potensi agribisnis.
Pengelolaan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan.
Pengelolaan kawasan hutan yang ramah lingkungan.
Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung.
Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
Pengembangan prasarana wilayah yang terpadu dan merata.
Pengembangan pola ruang wilayah yang optimal.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Struktur Ruang Wilayah:

Pusat-pusat kegiatan (PKW, PKL, PPK, PPL).
Sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian).
Sistem jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan).

Rencana Pola Ruang Wilayah:

Kawasan lindung (perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam, lindung geologi, konservasi, suaka alam).
Kawasan budidaya (hutan produksi, industri, pertanian, permukiman, budidaya laut, tubuh air, pariwisata, lainnya, pesisir dan pulau-pulau kecil).

Penetapan Kawasan Strategis:

Kawasan Strategis Nasional (KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan).
Kawasan Strategis Provinsi (KIPI Maloy, Kawasan Agropolitan Regional).
Kawasan Strategis Kabupaten (Ekonomi Berbasis Industri, Food Estate, kawasan lindung geologi).

Peraturan ini juga mengatur mengenai arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, arahan sanksi), kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, serta ketentuan lain-lain.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:\n a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;\n b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;\n 3. untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTRW Kabupaten Kutai Timur dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan Prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan pergantian yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;\n 4. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Ini, akan ditertibkan dan disesuaikan\n5. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;\n6. Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n7. Izin pemanfaatan pertambangan yang telah di keluarkan tetap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\n a. izin pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b yang belum dilaksanakan ekploitasinya, harus dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n b. izin pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang sudah dilaksanakan eksploitasinya, tidak dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n8. Mekanisme pengaturan ayat (4) dan ayat (5) secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Gubernur.\n9. Masyarakat yang telah tinggal di Kawasan Lindung, sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\n10. Mekanisme kebijakan Outline dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai perencanaan peruntukan ruang sebagai kawasan budidaya non kehutanan di dalam kawasan hutan dan/ataupun kawasan lindung sesuai dengan SK.718/Menhut-II/2014, sebagai suatu peruntukan areal/zona tunda (Holding Zone).","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 52 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggar Pasal 52 juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KUTAI REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN OF EAST KUTAI REGENCY
YEAR 2015 - 2035

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that to optimize the utilization of regional space in a efficient, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve the welfare of the community and security defense, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare a Regional Spatial Plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the Regional Spatial Plan is a direction for development investment locations implemented by the government, community, and/or business world;
that with the enactment of Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea1926b1-3431-4c5a-90d0-e5365bb249c3","actionData","errors"]