[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea0233af-4799-4d60-9b9f-d39fa289acd7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-11-29","effective_date","2014-04-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","PENANGGULANGAN KEMISKINAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kemiskinan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.2, TLD No.2, LL KAB. KAPUAS HULU: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga diperlukan suatu kebijakan guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk\r\nmewujudkan kehidupan yang lebih baik \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 \n peraturan ini mengatur ketentuan umum; asa, tujuan dan ruang lingkup; identifikasi warga miskin; hak dan kewajiban; strategi dan program; pelaksanaan program; peran serta masyarakat; tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; ketentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2014. \n 11 halaman peraturan dan8 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah bahwa kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi pemerintah daerah, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin, meningkatkan kapasitas dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, mewujudkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya, memberikan rasa aman, serta menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup identifikasi warga miskin melalui pendataan dan penetapan data rumah tangga sasaran, hak dan kewajiban warga miskin (seperti hak atas kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup yang baik, rasa aman, dan partisipasi sosial ekonomi dan politik), kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, dan keluarga dalam pemenuhan hak warga miskin, penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk penyuluhan, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan, pelatihan, modal usaha, pemasaran hasil usaha, dan bantuan pangan dan sandang. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS HULU REGENCY GOVERNMENT
KAPUAS HULU REGENCY REGULATION
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that poverty is one of the problems faced by the Kapuas Hulu Regency government, so a policy is needed to reduce the burden and fulfill the basic rights of the community properly to create a better life;
that reducing poverty is one indicator of development success, so that in the implementation of development in Kapuas Hulu Regency, real efforts are needed in poverty reduction through the preparation of integrated strategies and programs involving partisipasi masyarakat regulated in a Peraturan Daerah;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Peraturan Daerah concerning Poverty Reduction;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea0233af-4799-4d60-9b9f-d39fa289acd7","actionData","errors"]