[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9ff9e99-3972-4574-a222-265021637111","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang \r\nPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman","place_of_enactment","Parit Malintang","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG \r\nPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 \r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang \r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang\r\ntelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam)\r\nbulan setelah tahun anggaran berakhir; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2020; \r\n\r\n \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 \n PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :\r\n2020. \r\nPasal 1\r\n(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:\r\n a. \r\nb.\r\nc.\r\nd.\r\ne.\r\nf.\r\ng. \r\nLaporan Realisasi Anggaran;\r\nLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;\r\nNeraca;\r\nLaporan Operasional;\r\nLaporan arus kas;\r\nLaporan perubahan Ekuitas;\r\nCatatan atas laporan keuangan.\r\n \r\n(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan\r\nikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lainnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran, yang mencakup pendapatan sebesar Rp 1.305.720.742.442,99 dan belanja serta transfer sebesar Rp 1.343.677.078.853,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (37.956.336.410,01). Pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 55.150.646.571,16.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang menunjukkan saldo akhir sebesar Rp 17.194.310.161,15.
Neraca, yang mencatat jumlah aset sebesar Rp 1.341.938.962.289,66, kewajiban sebesar Rp 11.143.047.577,67, dan ekuitas sebesar Rp 1.330.795.914.711,99.
Laporan Operasional, yang menunjukkan defisit sebesar Rp (23.143.187.179,82).
Laporan Arus Kas, yang mencatat saldo kas akhir sebesar Rp 16.806.382.424,15.
Laporan Perubahan Ekuitas, yang mencatat ekuitas akhir sebesar Rp 1.330.795.914.711,99.
Catatan atas Laporan Keuangan, yang memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Peraturan ini juga melampirkan berbagai laporan keuangan rinci sebagai bagian yang tidak terpisahkan, termasuk ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG PARIAMAN
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PARIAMAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2021

ABOUT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2020

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG PARIAMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives with the Financial Statements audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9ff9e99-3972-4574-a222-265021637111","actionData","errors"]