[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9e8247d-aabe-45a7-b38c-6cec6798cffe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2003","number","2","year","2003","published_date","2003-01-11","effective_date","2003-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-dinas-dan-cabang-dinas-keluarga-berencana-dan-keluarga-sejahtera
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2003 No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan \r\nTata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka kewenangan Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang semula \r\nkewenangan Pemerintah menjadi kewenangan \r\nPemerintah Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut \r\nperlu dibentuk Dinas dan Cabang Dinas Keluarga \r\nBerencana dan Keluarga Sejahtera yang diatur dengan \r\nPeraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung dengan tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dinas tersebut memiliki struktur organisasi dan Cabang Dinas yang terinci dalam lampiran Peraturan Daerah. Cabang Dinas bertanggungjawab membantu pelaksanaan program di tingkat kecamatan, menjalankan tugas teknis, serta melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah di wilayahnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2003. \n 12 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung ini membentuk Dinas dan Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, penetapan petunjuk teknis, pemberian perizinan, pembinaan umum dan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan tata usaha, serta pengendalian dan pemantauan terhadap Cabang Dinas. Struktur organisasi Dinas terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Kesehatan Reproduksi, Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Cabang Dinas. Cabang Dinas bertugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan fungsi membantu dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan, melakukan kemitraan, identifikasi masalah, pengembangan kegiatan, penilaian dan evaluasi, serta melakukan urusan tata usaha. Struktur organisasi Cabang Dinas terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Reproduksi, Seksi Pemberdayaan Keluarga, dan Kelompok Jabatan Fungsional.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEMANGGUNG REGENCY
YEAR : 2003

REGIONAL REGULATION
TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER : 2 YEAR : 2003
CONCERNING
FORMATION OF SERVICE AND BRANCH SERVICE
FAMILY PLANNING AND PROSPEROUS FAMILY
TEMANGGUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEMANGGUNG

\n\n \n \n \n \n that based on Article 114 paragraph (2) of the Decree
President Number 103 of 2001 concerning Position,
Duties, Functions, Authority, Organizational Structure and
Work Procedures of Non-Departmental Government Institutions,
then the authority of the Family Planning Sector andthe authority of the Government becomes the authority of the
Regional Government;\n

that to implement this authority
it is necessary to establish a Service and Branch Service for Family
Planning and Prosperous Families which are regulated by
Regional Regulation.

\n \n \n \n \n \n

Considering :
In view of :	\n \n Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9e8247d-aabe-45a7-b38c-6cec6798cffe","actionData","errors"]