[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9e6f1d9-7aac-4b40-bf41-eaa4263214e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunung Mas","place_of_enactment","Kuala Kurun","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.230
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat\r\nmenyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sampah. Untuk memenuhi pertimbangan sebagai dimaksud maka perlu ditetapkan perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Sampah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang\r\nKawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. Tangga. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA\r\nBAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH\r\nBAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH\r\nBAB VI PERIZINAN\r\nBAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI\r\nBAB VIII SISTEM INFORMASI\r\nBAB IX PERAN MASYARAKAT\r\nBAB X PEMBINAAN\r\nBAB XI LARANGAN\r\nBAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF\r\nBAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI\r\nBAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB XV KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVI KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 45 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antar lembaga.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyiapkan TPS 3R dan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, serta berkewajiban membersihkan lingkungan, menyediakan tempat sampah, dan membuang sampah ke TPS/TPS 3R. Pedagang, pemilik kendaraan, dan penyelenggara keramaian juga memiliki kewajiban terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang memuat arah kebijakan dan program pengurangan serta penanganan sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di berbagai tingkatan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 15 (Lima Belas) hari.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (Satu) bulan.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 dikenakan denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GUNUNG MAS REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNG MAS,

Considering:

that everyone is entitled to a good and healthy environment;
that population growth and changes in community consumption patterns have led to an increase in the volume and types of waste, so it is necessary to manage waste in a comprehensive and integrated manner from upstream to downstream in accordance with environmentally sound principles so as not to have a negative impact on public health and the environment, provide economic benefits, and be able to change people's behavior;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in waste management, it is necessary to regulate waste management;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Waste

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9e6f1d9-7aac-4b40-bf41-eaa4263214e7","actionData","errors"]