[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9df1460-0556-47ca-b6bd-59c81019c7e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","Perubahan Ketiga atas Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga atas Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan dan penertiban pemungutan pajak daerah, Peraturan Daerah yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun\r\n2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3\r\nTahun 2014 perlu disesuaikan dengan perkembangan sehubungan adanya penyerahan\r\nwewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;\r\n \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang\r\nPerubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan\r\nDaerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang\r\nKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983\r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\n\r\n\r\n\r\nIndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor\r\n16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);\r\n5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3987);\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3851);\r\n7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia);\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983\r\ntentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3258)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran \r\n\r\n\r\n\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\ntentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4593);\r\n15. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang\r\nBadan Urusan Piutang dan Lelang Negara;\r\n16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan;\r\n17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor\r\n10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan\r\nPengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi\r\nPajak Daerah;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18\r\nTahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\nDaerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto\r\nNomor 14);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1\r\nTahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto\r\nNomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 4);\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun\r\n2011 Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah : \r\na. Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2);\r\nb. Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 4);\r\ndiubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 17 (tujuh belas) angka ;\r\n2.\tKetentuan dalam Pasal 20 huruf o diubah dan setelah huruf o ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf p dan huruf q;\r\n3.\tKetentuan dalam Pasal 68 ayat (5) diubah;\r\n4. Ketentuan dalam Pasal 86 setelah ayat (6) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8);\r\n5.\tKetentuan Pasal 90A setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan (4);\r\n6. Ketentuan dalam Pasal 93 setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan (4);\r\n7.\tKetentuan dalam Pasal 96 diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a), (1b) dan diantara ayat (3) dan ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b);\r\n8.\tKetentuan dalam Pasal 97 diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b);\r\n9.\tKetentuan dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (2) huruf e;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan dan menertibkan pemungutan pajak daerah, khususnya setelah adanya penyerahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perubahan Pasal 1 dengan penambahan definisi-definisi baru terkait pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Perubahan Pasal 20 mengenai tarif Pajak Hiburan, dengan penambahan kategori pertandingan olahraga seperti gala desa, tenis, bulutangkis, renang, dan sepak bola.
Perubahan Pasal 68 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, termasuk penyesuaian besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
Penambahan ayat pada Pasal 86 yang memungkinkan Bupati menugaskan Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan PBB-P2.
Penambahan ayat pada Pasal 90A mengenai pemberian penghargaan lunas kepada petugas pemungut PBB-P2 dan pembinaan serta penertiban objek pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar.
Penambahan ayat pada Pasal 93 yang memberikan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perpajakan untuk memberikan keputusan atas keberatan pajak.
Penambahan ayat pada Pasal 96 yang memberikan wewenang kepada Kepala SKPD yang membidangi perpajakan untuk membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan.
Penambahan ayat pada Pasal 97 yang memberikan wewenang kepada Kepala SKPD yang membidangi perpajakan untuk memberikan keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Perubahan Penjelasan Pasal 96 ayat (2) huruf e mengenai kondisi tertentu objek pajak yang dapat menjadi pertimbangan pengurangan ketetapan pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOJOKERTO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
ON
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1
YEAR 2011 ON REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOJOKERTO,

Considering:

that in order to improve and regulate
the collection of regional taxes, the Regional Regulation that
already exists, namely Regional Regulation Number 1 of
2011 concerning Regional Taxes as it has been
amended most recently by Regional Regulation Number 3
of 2014 needs to be adjusted to
developments in connection with the transfer of
authority to manage Land and Building Tax
Rural and Urban Areas from the Government to the
Regional Government;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation concerning the Third Amendment to
Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning
Regional Taxes;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9df1460-0556-47ca-b6bd-59c81019c7e3","actionData","errors"]