[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9db14ba-a0f2-4f89-adf7-b95481307683","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2025","number","15","year","2025","published_date","2025-05-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2026
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BD 2025 (15): 11 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:	\n \n bahwa Walikota Sungai Penuh selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\nbahwa untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu adanya tolak ukur Standar Biaya Umum;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026; \n UU No.25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.7 Tahun 2024; Permendagri No.108 Tahun 2016; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Sarolangun No.10 Tahun 2017; \n Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026 yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Fungsi Standar Biaya Umum, Penetapan dan Perubahan, serta Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2025. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota ini menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran daerah. SBU berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai estimasi biaya untuk kondisi tertentu. Ruang lingkup SBU mencakup satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, konsumsi rapat, pakaian, jasa kantor, hadiah dan penghargaan, sewa, pemeliharaan, serta tugas belajar. Penetapan SBU dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, kepatutan, dan kewajaran, serta dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan harga atau komponen dalam tahun anggaran berjalan. SKPD diwajibkan untuk mengutamakan efisiensi anggaran, penggunaan fasilitas milik negara, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan rapat atau pertemuan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
MAYOR OF SUNGAI PENUH
PROVINCE OF JAMBI

REGULATION OF THE MAYOR OF SUNGAI PENUH
NUMBER 15 OF 2025
ON
GENERAL COST STANDARDS OF THE SUNGAI PENUH CITY GOVERNMENT
FISCAL YEAR 2026

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering :

that the Mayor of Sungai Penuh as the holder of regional financial management authority is authorized to establish policies regarding the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget;
that to ensure efficiency and effectiveness in the budgeting and budget implementation process for Regional Apparatus within the Sungai Penuh City Government, it is necessary to have General Cost Standard benchmarks;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Mayor Regulation on the General Cost Standards of Sungai Penuh City for Fiscal Year 2026;

Bearing in Mind :

Law Number 25 of 2008 on the Formation of Sungai Penuh City in the Province of Jambi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 98, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4871);
Law Number 23 of 2014 on Regional Administration (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9db14ba-a0f2-4f89-adf7-b95481307683","actionData","errors"]