[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9d29925-872e-4b42-97b8-70f02326c8a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-07-29","effective_date","2009-07-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Walikota Dan Wakil Walikota Banjar - Kedudukan Keuangan
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2009 (6) Seri E; 8 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 \r\ntentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala \r\nDaerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan \r\nKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip \r\ntransparansi dan akuntabilitas; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, maka \r\nperlu mengatur Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota \r\nBanjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar\r\n \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan walikota dan wakil walikota, kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota, penganggaran dan pengeluaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2009 mengatur tentang kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota Banjar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan ini menetapkan bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara yang berhak atas hak-hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota atau Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.

Kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota meliputi gaji (gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain), sarana dan prasarana (rumah jabatan, perlengkapan, kendaraan dinas), serta biaya operasional. Biaya operasional mencakup biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, dan pakaian dinas. Selain itu, disediakan biaya penunjang operasional untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya.

Pengeluaran terkait dengan gaji, tunjangan, dan biaya operasional dibebankan pada APBD. Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran di luar ketentuan peraturan ini dianggap melanggar hukum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 6 OF 2009

ABOUT
FINANCIAL POSITION OF THE MAYOR
AND DEPUTY MAYOR OF BANJAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 109 of 2000 concerning the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads, it is necessary to have regulations regarding the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads based on the principles of transparency and accountability;
that in connection with the considerations in letter a above, it is necessary to regulate the Financial Position of the Mayor and Deputy Mayor of Banjar which is stipulated by the Regional Regulation of Banjar City.

Remembering:

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1974 concerning the Principles of Employment (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9d29925-872e-4b42-97b8-70f02326c8a3","actionData","errors"]